Nepal Bergolak; Dari Kampanye “Nepo Baby” hingga Mundurnya Perdana Menteri KP Sharma Oli

Pergolakan di Nepal adalah pengingat bahwa generasi muda tidak lagi diam terhadap ketidakadilan. Dari “nepo baby” hingga jalanan Kathmandu, ini adalah panggilan untuk reformasi mendalam. Apakah pengunduran diri Oli cukup?

JERNIH –  Nepal, negara Himalaya yang dikenal dengan keindahan alamnya, kembali menjadi sorotan dunia akibat gejolak politik yang memuncak pada September 2025. Protes massal yang dipimpin oleh generasi muda (Gen Z) telah menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya, memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli (KP Sharma Oli) mundur pada 9 September 2025.

Pergolakan ini bukan sekadar demonstrasi sporadis, melainkan puncak dari akumulasi ketidakpuasan publik terhadap korupsi endemik, nepotisme, dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Empat Isu

Pergolakan Nepal menyoroti isu-isu mendalam di masyarakat Nepal. Beberapa di antaranya soal korupsi dan ketidakadilan ekonomi. Dengan PDB per kapita hanya sekitar 1.300 dolar, korupsi menghabiskan miliaran rupee setiap tahun, sementara pemuda (usia 15-29 tahun, 40% populasi) menghadapi pengangguran 19%. Kampanye “nepo baby” menjadi katalisator untuk menuntut akuntabilitas.

Juga soal kebebasan digital yang diberangus.  Larangan media sosial menunjukkan tren otoriter, mirip dengan Bangladesh atau Myanmar. Gen Z, yang tumbuh dengan internet, melihat ini sebagai serangan terhadap hak mereka.

Namun yang paling membuat rakyat Nepal marah adalah persoalan nepotisme dan dinasti politik. Lebih dari 30% anggota parlemen Nepal berasal dari keluarga politik, menurut studi lokal. Ini menghambat meritokrasi dan memperburuk polarisasi etnis.

Di sisi lain Ada desakan untuk restorasi monarki Hindu, seperti yang terlihat di protes Maret, tapi fokus utama tetap pada republik yang lebih bersih. Partai anti-establishment seperti Rastriya Swatantra Party (RSP) pimpinan Rabi Lamichhane bisa naik daun.

Nepal telah mengalami transisi politik yang bergejolak sejak penghapusan monarki pada 2008 dan pengadopsian sistem republik federal. Sejak itu, pemerintahan sering berganti, dengan koalisi rapuh yang didominasi oleh partai-partai seperti Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) atau UML yang dipimpin Oli, Nepali Congress pimpinan Sher Bahadur Deuba, dan Maoist Centre. PM Oli, yang menjabat sejak Juli 2024 setelah menggantikan Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), dikenal sebagai pemimpin yang pro-Cina dan sering terlibat dalam kontroversi korupsi serta manipulasi politik.

Ketidakstabilan ini diperburuk oleh isu ekonomi: Tingginya pengangguran muda, inflasi, dan ketergantungan pada remitansi dari pekerja migran. Pada awal 2025, Nepal juga mengalami gelombang protes pro-monarki di Kathmandu, di mana puluhan ribu orang menuntut pemulihan kerajaan Hindu dan menolak “konversi agama besar-besaran” yang dituduh mengancam identitas lokal. Protes Maret 2025 itu menewaskan dua orang dan melukai puluhan, dengan tentara dikerahkan dan jam malam diberlakukan. Namun, gelombang terbaru pada September 2025 lebih fokus pada isu korupsi dan kebebasan digital, meskipun elemen pro-monarki masih terdengar di beberapa demonstrasi.

Nepo Baby

Istilah “nepo baby” atau “nepo kid” (kependekan dari “nepotism baby”) merujuk pada anak-anak pejabat tinggi yang menikmati gaya hidup mewah diduga dari dana korupsi orang tua mereka. Kampanye ini meledak di platform media sosial seperti TikTok, Reddit, dan X (sebelumnya Twitter) pada akhir Agustus 2025, menargetkan putra-putri politisi terkemuka. Contohnya, anak-anak dari pemimpin UML dan Nepali Congress dituduh menghamburkan uang negara untuk liburan mewah, mobil impor, dan bisnis pribadi, sementara rakyat biasa berjuang dengan kemiskinan.

Kampanye ini dimulai sebagai tren online yang viral, di mana pengguna membagikan foto dan video “nepo kids” dengan tagar seperti #NepoKidNepal dan #CorruptDynasties. Menurut laporan, ini terinspirasi dari tren “nepo baby” di Hollywood, tapi di Nepal, ia berubah menjadi gerakan anti-korupsi yang menyoroti dinasti politik seperti keluarga Koirala (Nepali Congress) dan Oli sendiri, yang dituduh memfavoritkan kerabat dalam jabatan pemerintahan.

Para pemuda Gen Z, yang merupakan mayoritas pengguna media sosial di Nepal (dengan tingkat penetrasi internet mencapai 60%), melihat ini sebagai simbol ketidakadilan sistemik. “Kami muak melihat anak-anak politisi hidup seperti raja sementara kami kesulitan mencari kerja,” kata seorang pengunjuk rasa anonim di Kathmandu, seperti dikutip dari wawancara di media lokal.

Nepotisme bukan hal baru di Nepal. Sejak era monarki, politik didominasi oleh keluarga elit seperti Shah (mantan raja), Koirala, dan Deuba. Transisi ke republik seharusnya mengakhiri ini, tapi justru memperburuk: Partai-partai sering menunjuk kerabat untuk posisi kunci, seperti dalam komisi anti-korupsi atau badan ekonomi. Laporan Transparency International menempatkan Nepal di peringkat 108 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024, dengan korupsi politik sebagai masalah utama. Kampanye “nepo baby” berhasil menyatukan pemuda lintas etnis—dari Madhesi di selatan hingga Sherpa di pegunungan—dalam tuntutan transparansi.

Larangan Medsos

Pemerintah Oli merespons kampanye “nepo baby” dengan langkah represif: Pada awal September 2025, 26 platform media sosial dilarang, termasuk Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan X. Alasannya? “Melindungi keamanan nasional dari disinformasi dan hasutan.” Namun, ini justru dilihat sebagai upaya membungkam suara kritis, karena larangan tersebut secara langsung menargetkan platform di mana kampanye anti-korupsi berkembang.

Larangan ini memicu protes spontan di Kathmandu dan kota-kota lain seperti Pokhara dan Biratnagar, dengan Gen Z sebagai penggerak utama.

Protes mencapai puncak pada 8 September 2025: Ribuan pengunjuk rasa mendobrak barikade dekat parlemen, membakar kantor partai UML dan Nepali Congress, serta rumah pribadi pemimpin seperti Oli dan Deuba. Polisi merespons dengan gas air mata, meriam air, peluru karet, dan tembakan langsung, menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 347 lainnya.

Pemerintah memberlakukan jam malam tak terbatas di Kathmandu dan menutup bandara internasional, sementara tentara dikerahkan untuk pertama kalinya sejak protes monarki Maret lalu.

Di media sosial X, pengguna Nepal dan internasional membagikan video kekerasan, dengan tagar #NepalProtests dan #EndCorruption mendominasi. Sebuah posting dari jurnalis lokal menyatakan, “Situasi mengerikan: 19 tewas, 347 terluka. Menteri Dalam Negeri mundur. Pemuda marah atas korupsi.”

Elemen pro-monarki juga muncul, dengan slogan “Raja aau desh bachau” (Raja datang, selamatkan negara), menggemakan protes sebelumnya.

PM Mundur

Pada 9 September 2025, PM Oli mengumumkan pengunduran dirinya melalui ajudannya, di tengah protes yang terus berlanjut meski jam malam berlaku. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Ram Bahadur Thapa mengundurkan diri dalam rapat kabinet malam hari, dan larangan media sosial dicabut sebagai upaya meredam kemarahan.

Oli, yang berusia 73 tahun, disebut-sebut akan mencari pengobatan di luar negeri, tapi pengunduran dirinya dilihat sebagai kemenangan sementara bagi pengunjuk rasa.

Tuntutan publik tidak berhenti di situ: Pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri massal pemimpin korup, investigasi independen terhadap “nepo kids,” dan reformasi sistem politik untuk mengurangi nepotisme.

Organisasi internasional seperti Amnesty International dan PBB menyerukan penyelidikan transparan atas kekerasan polisi.(*)

BACA JUGA: Nepal Tawarkan Pendakian Gratis di 97 Gunung Himalaya