Saat ini operasi telah memasuki tahapan kedua. Merujuk kepada konsep Clausewitz, operasi garis dalam langsung menekan center of gravity kekuatan kekuasaan Presiden Prabowo, yaitu legitimasi dan kepercayaan rakyat untuk dilemahkan dan dihancurkan. Fenomena strategi pelemahan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo amat terlihat dari blunder kebijakan jajaran menteri.
Oleh : Sri Radjasa Chandra*
JERNIH– Samuel Huntington, dalam “Political Order in Changing Societies”, mengingatkan bahwa negara dengan institusi lemah, mudah tersandera oleh kekuatan informal. Fenomena kondisi politik Indonesia pascaJokowi, persis seperti gambaran Huntington. Jokowi dengan syahwat kekuasaan yang terus membara, tidak saja berhasil menempatkan anaknya sebagai wakil presiden, tetapi juga sukses menempatkan para loyalisnya masuk dalam kabinet Prabowo maupun pada institusi hukum dan keamanan. Jokowi juga berhasil menata kelompok relawan dan ormas menjadi kekuatan massa pendukung yang memiliki loyalitas tegak lurus kepada dinasti Solo.
Jokowi sebagai kekuatan informal, dengan nafsu kekuasaan merebut kembali kursi presiden, patut diwaspadai telah menggelar operasi garis dalam, dengan tahapan operasi bertingkat dan berlanjut. Pada tahapan pertama, Jokowi menitikberatkan pada penguatan struktural, telah berhasil menempatkan loyalisnya di Kabinet Merah Putih dan institusi hukum maupun keamanan. Jokowi juga terus mengaktualisasikan basis massa politik yang terdiri dari relawan, ormas dan LSM, dengan loyalitas tegak lurus kepada dinasti solo.
Pada tahapan ini, kubu Jokowi mulai menggunakan pendekatan psikologi, dengan menginventarisasi janji-janji Presiden Prabowo yang berpotensi gagal.
Saat ini operasi garis dalam Genk Solo, telah memasuki tahapan kedua. Merujuk kepada konsep Clausewitz, operasi garis dalam Genk Solo langsung menekan center of gravity kekuatan kekuasaan Presiden Prabowo, yaitu legitimasi dan kepercayaan rakyat untuk dilemahkan dan dihancurkan. Fenomena strategi pelemahan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo, amat terlihat dari blunder kebijakan jajaran menteri. Bukan kejadian yang kebetulan, tetapi sesungguhnya bagian dari grand scenario operasi garis dalam Genk Solo.
Tingkat ketidak percayaan publik semakin kental, ketika Presiden Prabowo mengambil langkah tidak populer, di antaranya soal tanggung jawab kereta cepat Whoosh, pembentukan Tim Reformasi Polri yang berisi orang-orang yang justru menjadi target Reformasi, seperti Jenderal Sigit dan Tito, serta tindakan Polda Metro Jaya yang menetapkan Roy Suryo cs sebagai tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Dengan kekuatan penguasaan media massa, Genk Solo terus membangun narasi “presiden omon omon” sebagai jargon politik Prabowo.
Operasi garis dalam Genk Solo selanjutnya adalah tahapan ketiga, yakni penguatan penguasaan media social dalam rangka membangun forces multiplier, dengan pendekatan sistem sel (taktik komunis). Setiap buzzer wajib memiliki lima anggota di bawahnya dan terus bertingkat ke bawah, dalam rangka memobilisasi opini publik secara massif. Paul Lineberger dalam “Psycology Warfare” menegaskan, propaganda paling efektif adalah yang memanfaatkan luka batin rakyat. Maka jargon politik “presiden omon-omon”, ingkar janji terhadap keberpihakan kepada rak-yat untuk perangi korupsi, kemiskinan dan penegakan hukum abal-abal, tidak saja dijadikan pemantik protes tetapi didramatisasi untuk membangkitkan emosi publik menjadi aksi massa kolosal dan vandalistis yang memicu bentrokan dengan aparat. Kondisi ini kemudian dieksploitasi menjadi isu politik bahwa presiden tidak mampu mengendalikan situasi nasional. Uji coba aksi massa anarkis dan memicu bentrok massa dengan aparat telah terjadi pada akhir Agustus 2025, kemudian diikuti pernyataan kader PSI yang mengatakan, “Presiden Prabowo diminta mundur karena tidak mampu menjaga situasi keamanan nasional.”
Tahapan keempat operasi garis dalam Genk Solo adalah fase paling rawan bagi kekuasaan Prabowo, yaitu penguasaan penuh atas aksi people power, di mana massa dan aparat keamanan di bawah kendali penuh Jokowi. Inilah skenario akhir dari operasi garis dalam Genk Solo “decapitation without coup”, dalam rangka Jokowi Rebound 2029. Guillermo O’Donnell menyebutnya delegative democracy, demokrasi yang direduksi menjadi otoritarianisme elektoral.
Pertanyaan yang mendasar kepada bangsa ini kemudian, jika skenario operasi garis dalam dibiarkan, jawaban pasti adalah Indonesia bisa tergelincir menjadi failed state pada 2035. Bukan karena invasi asing, tetapi oleh erosi kepercayaan publik dan dominasi satu dinasti yang mengebiri institusi. Seperti Yugoslavia pada 1990-an, negara bisa runtuh dari dalam oleh syahwat kekuasaan elite yang tak terkendali.
Sesungguhnya semua terpulang kepada Presiden Prabowo. Dihadapkan situasi carut marut persoalan negara, bukan saatnya Presiden untuk memilih, terlebih Prabowo selalu mengklaim sebagai tokoh nasionalis. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara adalah satu-satunya pilihan. Untuk melawan operasi garis dalam Genk Solo, Presiden Prabowo perlu segera menggelar operasi kontra intelijen, untuk memutus mata rantai infiltrasi lawan sebelum mereka menguasai panggung. Tanpa itu, presiden hanya akan menjadi wayang di tangan dalang lama.
Jika Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi kecemasan karena tersandera oleh peristiwa masa lalu, maka Prabowo terjangkit Stockholm syndrome dan tidak memiliki kapasitas sebagai negarawan. Pada akhirnya pergantian presiden pada pemilu 2024 hanya pergantian pemain tetapi gaya permainan tetap sama yaitu “mendahulukan kepentingan penguasa dan mengabaikan hak-hak rakyat”. []
*Pemerhati Intelijen
