Garis keras di kursi kepresidenan berarti terwujud sepenuhnya lingkaran ekstremisme di lembaga otoritas Iran, setelah garis keras menguasai Dewan Syura dan peradilan, yang mungkin berarti perubahan taktik dan bukan strategi.
Oleh : Salem Alketbi
JERNIH– Pemilihan presiden Iran yang dijadwalkan digelar 18 Juni ini menampilkan tidak adanya persaingan yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena pengetatan sekrup pada kandidat yang paling kompetitif, karena Dewan Wali mengecualikan tiga kandidat paling menonjol, yaitu mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Juru Bicara Dewan Syura Ali Larijani dan kandidat dari apa yang disebut arus reformis, Eshaq Jahangiri, di samping delapan kandidat lain yang seharusnya mewakili front reformis Iran.
Hal ini mengakibatkan dominasi gerakan paling garis keras dari daftar tujuh kandidat, sampai-sampai Presiden Iran Hassan Rouhani mengkritik apa yang dia sebut sebagai pengusiran massal sejumlah kandidat, dan menyerukan dalam surat yang dia kirim ke Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei untuk campur tangan agar terjadi “kompetisi yang lebih besar” dalam pemilihan.
Sayang, hal itu ditolak Khamenei, yang kemudian baru mengakui bahwa beberapa kandidat telah dirugikan, serta menyerukan agar hal itu diperbaiki. Sebuah pernyataan yang tampaknya hanya ditujukan untuk menahan kemarahan karena daftar calon terakhir telah mendapat persetujuan pemimpin sebelum diumumkan, yang tak mungkin ada tanpa mendapat lampu hijau dari Khamenei.
Faktanya, kompetisi secara de facto menjadi terbatas pada tujuh kandidat, terutama Ebrahim Raisi, salah satu rekan dekat pemimpin Iran, Khamenei, yang paling menonjol. Dalam pemilihan presiden sebelumnya pada tahun 2017, di mana Rouhani memenangkan masa jabatan presiden kedua, ia memperoleh 38 persen suara, dan Raisi dianggap sebagai kandidat tahap ini karena beberapa alasan, yang paling penting adalah ia mempertahankan hubungan yang kuat dengan dua sayap kekuasaan dalam rezim mullah: pemimpin tertinggi dan Korps Pengawal Revolusi Islam, selain menjadi kandidat pilihan dari sayap paling garis keras rezim tersebut.
Raisi telah lama dikenal sebagai hakim untuk serangkaian hukuman mati. Dia adalah salah satu hakim yang membentuk apa yang disebut ‘Komisi Kematian’, yang mengeluarkan hukuman mati terhadap banyak elemen oposisi meskipun hukuman mereka di penjara telah berakhir. Dia juga senantiasa menjadi subjek kepercayaan dari pemandu saat ini sehingga sebagian besar harapan menunjukkan bahwa dia adalah calon penerus Khamenei. Pencalonannya sebagai presiden adalah kualifikasi baginya untuk mengambil posisi paling penting dan sensitif di puncak rezim para mullah itu.
Saya percaya bahwa tekanan untuk menciptakan baginya suasana kemenangan dengan cara terbuka ini bertujuan untuk menghindari kekalahannya dalam pemilihan dengan cara apa pun. Kekalahan akan sangat melemahkan peluang untuk mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi karena hilangnya kepercayaan populer di dua pemilu berturut-turut di negara itu. Itu jelas akan sulit untuk memilihnya sebagai penerus Khamenei jika Khamenei meninggal.
Saeed Jalili, mantan sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional Iran dan mantan negosiator program nuklir, dianggap saingan konservatif terdekat Raisi untuk kemenangan dalam pemilihan mendatang. Ia mendapat empat juta suara dalam pemilihan 2013 dan berada di urutan ketiga.
Meskipun tidak ada persaingan, pemilihan ini memiliki tindak lanjut internasional mengingat bahwa ada kekhawatiran internasional bahwa mereka mungkin memiliki dampak negatif yang mungkin pada posisi Iran dalam negosiasi yang sedang berlangsung di Wina mengenai kembalinya perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015. Sebagaimana dimaklumi, kalangan Barat takut kelompok garis keras akan sepenuhnya mengontrol lingkaran kekuasaan di rezim mullah, yang membuat negosiasi dengan mereka lebih sulit daripada apa yang terjadi saat ini.
Faktanya, menetapkan panggung politik Iran untuk kemenangan kandidat garis keras berarti bahwa tahap selanjutnya merupakan saat paling sulit untuk bernegosiasi dengan AS. Itu terlepas dari kenyataan bahwa pemimpin tertinggi memiliki keputusan akhir dalam kebijakan luar negeri Iran, dan bahwa semua langkah hanya dapat dicapai dengan lampu hijau langsung darinya secara pribadi.
Garis keras di kursi kepresidenan berarti terwujud sepenuhnya lingkaran ekstremisme di lembaga otoritas Iran, setelah garis keras menguasai Dewan Syura dan peradilan, yang mungkin berarti perubahan taktik dan bukan strategi.
Tim perunding saat ini di Wina tampaknya menerima instruksi dari Rouhani dan Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif, tetapi sebenarnya mereka mengimplementasikan instruksi pemimpin tertinggi dan mematuhi perintahnya dan garis merah yang dia buat untuk presiden Iran dan kementerian luar negeri. Oleh karena itu, kehadiran negosiator dari arus paling ekstrem di Iran akan menimbulkan kekhawatiran di Barat dan dapat mendorong AS untuk membuat lebih banyak konsesi, yang berarti bahwa perubahan wajah sebenarnya adalah bagian dari permainan distribusi peran yang dilakukan Khamenei, yang pandai memainkan peran dan mengambil keuntungan selama pasang surut hubungan dengan AS.
Bangkitnya gerakan garis keras ke tangga kepresidenan Iran tidak serta merta mencerminkan kekuatan rezim para mullah, melainkan kelemahan dan penurunan cengkeramannya pada kekuasaan. Khamenei takut akan dampak sanksi AS yang memberatkan, jadi dia ingin mengubah taktik negosiasi dan menunjukkan wajah yang lebih keras. Mungkin ini berkontribusi untuk mempercepat keluar dari cengkeraman sanksi, tetapi dia juga mengantisipasi kegagalan mencapai penyelesaian dalam hal ini, dan dia percaya bahwa kehadiran seorang presiden yang dekat dengan IRGC dan lembaga Wali al-Faqih akan mendukung kohesi dan kekuatan rezim dalam menghadapi kemarahan rakyat yang meluas. [The Jerusalem Post]
Dr Salem Alketbi adalah seorang analis politik di UEA, peneliti dan penulis opini.
PENDUKUNG calon presiden Iran Ebrahim Raisi memegang poster dirinya selama rapat umum pemilihan di Teheran pekan lalu. (sumber foto: MAJID ASGARIPOUR/WANA/REUTERS)
