Di Georgia, Presiden Mikheil Saakashvili (2004-2013) membubarkan kepolisian lalu lintas yang terkenal korup, dan menggantinya dengan personel baru yang direkrut melalui proses seleksi ketat. Ukraina Pasca Revolusi Euromaidan dan kejatuhan Presiden Viktor Yanukovych (2014) juga melakukan hal yang sama. Pun terjadi di Meksiko (2000-an–2010-an), lewat pembersihan institusi kepolisian dari infiltrasi kartel narkoba yang sangat tinggi.
Oleh : Yudi Latif
JERNIH– Saudaraku, seorang pemimpin baru berdiri di panggung kebesaran, menawarkan janji baru. Suaranya menggema di antara ribuan kepala yang menengadah. Ia bicara tentang harapan, tentang negeri yang akan berubah, tentang pagi yang lebih cerah setelah malam yang panjang.
Namun, di balik visi dan gagasan baru, bayang-bayang lama dari jaringan politisi dan birokrat penjaga kemapanan masih mencengkram. Mereka tidak pergi, hanya berganti warna. Mereka menyambut pemimpin baru seperti musim yang datang silih berganti—dengan ramah, dengan tepuk tangan, sambil diam-diam menata ulang catur kekuasaan.
Gagasan besar sering tertahan di meja-meja tua, terperangkap dalam kebiasaan usang, dan tersandera kepentingan koruptif. Dan sebelum sebuah kebijakan baru mencapai rakyat, ia telah layu di perjalanan, berubah menjadi kompromi yang mengerdilkan.
Untuk merealisasikan gagasan besar terkadang pemimpin besar harus berani menempuh jalan pembedahan besar. Di Georgia, Presiden Mikheil Saakashvili (2004-2013) membubarkan kepolisian lalu lintas yang terkenal korup, dan menggantinya dengan personel baru yang direkrut melalui proses seleksi ketat.
Ukraina Pasca Revolusi Euromaidan dan kejatuhan Presiden Viktor Yanukovych (2014) juga melakukan hal yang sama. Pun terjadi di Meksiko (2000-an–2010-an), lewat pembersihan institusi kepolisian dari infiltrasi kartel narkoba yang sangat tinggi.
Di Polandia, pembedahan besar terjadi pada institusi Peradilan (2015–Sekarang). Sejak Partai Hukum dan Keadilan (PiS) berkuasa, pemerintah Polandia melakukan reformasi sistem peradilan yang mencakup pemecatan atau pemaksaan pensiun terhadap banyak hakim dan jaksa.
Harap diingat, tak cukup asal mengganti. Penggantian personel penyelenggara negara harus dilakukan atas dasar profesionalitas untuk tujuan perbaikan, bukan sekadar bagi-bagi jatah demi konsolidasi kekuasaan. Banyak reformasi gagal ketika penggantian personel hanya bersifat politis tanpa perubahan sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. []
