Lalu siapa pula yang mendorong Menteri Dudy Purwgandhi mencabut status Bandara IMIP sebagai bandara khusus? Siapa lagi kalau bukan watchdog oligarki. Dia ingin menyelematkan oligarki. Permasalahannya lantas, mengapa Menteri Dudy Purwagandhi bersedia berbuat begitu? Entahlah! Kita hanya bisa menduga, watchdog oligarki itu lebih berkuasa daripada sang menteri.
Oleh : Prof. Ana Nadhya Abrar*
JERNIH– Biasanya yang menjadi watchdog adalah lembaga. Ia mengawasi atau mengontrol jalannya kegiatan sebuah lembaga atau organisasi. Sebuah contoh adalah pers. Ia mengawasi dan memantau kegiatan pemerintah.
Namun, seiring dengan perjalanan waktu, seorang individu bisa menjadi watchdog. Ini terjadi dalam relasinya dengan oligarki. Individu itu menjamin agar kegiatan oligarki aman. Dia memastikan oligarki tidak tersentuh hukum.
Ketika proyek atau bisnis oligarki merugikan masyarakat, watchdog oligarki dengan sigap maju ke depan. Dia membereskan masalah. Dia tampil ibarat pemadam kebakaran.
Namun, siapakah mereka? Entahlah! Jati dirinya tak jelas. Yang terlihat hanya jejaknya. Ini bisa terlihat dalam kasus Bandara IMIP. Setelah kasus Bandara IMIP menjadi perbincangan publik, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, seperti dilaporkan media, telah mencabut status bandara khusus IMIP pada 13 Oktober 2025.
Media tidak lupa memberitakan, Menteri Dudy Purwagandhi juga yang memutuskan Bandara IMIP menjadi bandara internasional sejak Agustus 2025. Ini berarti Bandara IMIP sudah melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri sejak Agustus 2025. Bisa dibayangkan jumlah orang dan barang yang keluar masuk tanpa pemeriksaan di Bandara IMIP selama Agustus-Oktober 2025.
Lalu, siapa sebenarnya yang mendorong Menteri Dudy Purwagandhi memutuskan Bandara IMIP menjadi bandara internasional sejak Agustus 2025? Dialah watchdog oligarki. Jati dirinya tidak jelas. Dia bekerja dalam senyap. Untuk kepentingan oligarki.
Lalu siapa pula yang mendorong Menteri Dudy Purwgandhi mencabut status Bandara IMIP sebagai bandara khusus? Siapa lagi kalau bukan watchdog oligarki. Dia ingin menyelematkan oligarki.
Permasalahannya lantas, mengapa Menteri Dudy Purwagandhi bersedia berbuat begitu? Entahlah! Kita hanya bisa menduga, watchdog oligarki itu lebih berkuasa dari pada sang menteri.
Sampai di sini kita jadi berpikir, apa jadinya kalau pejabat tinggi bersatu dengan watchdog oligarki? Korupsi akan bersimaharajalela. Pejabat tinggi itu akan memainkan permainan pencitraan. Oligarki bisa menjelma jadi seorang pahlawan. Misalnya diberitakan membangun ratusan unit rumah susun untuk rakyat. Mereka pun tampil sebagai orang baik.
Namun, dengan mencuatnya kasus Bandara IMIP ke permukaan, watchdog oligarki tersentak. Ternyata dampak negatif bekas penggalian tambang nikel di Morowali menciptakan kerusakan alam. Ia meliputi pencemaran air dan tanah akibat limbah logam berat. Banjir dan longsor sebagai akibat penggundulan hutan. Hilangnya habitat biota laut. Berkurangnya mata pencaharian masyarakat. Munculnya konflik sosial antar masyarakat.
Para watchdog oligarki membisu memperoleh gambaran tentang kerusakan yang ditinggalkan banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara. Mereka melihat pola kerja watchdog oligarki di sana sama saja dengan kelakuan mereka. Mendorong para pejabat tampil ke depan. Menyampaikan berbagai dalih.
Gambaran musibah yang ditinggalkan banjir dan longsor Aceh juga masuk ke dalam pikiran para watchdog oligarki. Mereka terharu menyaksikan betapa sedihnya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebutkan korban banjir Aceh. “Ada beberapa kampung hilang entah kemana,“ kata Muzakir Manaf sembari berurai air mata. “Malam itu empat kampung juga tak tahu entah kemana. Jadi, Aceh sekarang tsunami kedua,” lanjutnya masih berlinang air mata.
Semua kerusakan alam di atas bukan hanya akan diwariskan kepada rakyat setempat, tetapi juga kepada anak cucu para watchdog oligarki. Apakah watchdog oligarki itu akan tetap diam, pura-pura tidak tahu saja? Akankah mereka tetap mempertahankan posisinya sebagai watchdog oligarki?
Kalau para watchdog oligarki itu masih memiliki hati nurani, mereka akan menganggap semua kerusakan alam itu peringatan keras terhadap mereka. Ternyata selama ini mereka lupa menerapkan konsep “keadilan antargenerasi” (intergenerational equity). Mereka sama sekali tidak berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan alam untuk generasi berikutnya. Rupanya mereka lalai mengamalkan konsep “tanggung jawab bersama” (sharing responsibility). Padahal konsep ini mengajak mereka untuk menjaga alam, mengatasi masalah alam dan merawat alam!
Maka berubahlah para watchdog oligarki! Peringatan ini akan muncul terus-menerus. Ia bukan sekadar himbauan, tetapi perintah dari langit. [ ]
*Gurubesar jurnalisme UGM
