Washington — Cina menginspirasi rejim-rejim di Asia untuk mengekang hak-hak sipil, dan menyensor kebebasan berekspresi, demikian laporan regional tentang hak-hak sipil dan politik yang diluncurkan Rabu 4 Desember 2019.
Kelompok-kelompok hak asasi regional Civicus dan Forum Asia, yang baru saja meluncurkan Civicus Monitor, mengatakan Laporan People Power Under Attack 2019 menunjukan serangan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan mendasar sedang berlangsung di Asia.
“Di wilayah ini, dari 25 negara ada empat yang dinilai memiliki ruang sipil tertutup, delapan tertekan, dan sepuluh terhambat. Ruang sipil di Korsel dan Jepang juga menyempit,” kata laporan itu. “Taiwan satu-satunya negara yang dinilai terbuka.”
Josef Benedict, peneliti Civicus, mengatakan masih ada regresi ruang sipil untuk aktivitas di negara-negara Asia. “Persentase orang yang tinggal di negara-negara Asia dengan ruang sipil tertutup, tertekan, dan terhambat mendapai 95 persen,” katanya.
Sensor, menurut laporan itu, adalah pelanggaran ruang sipil paling umum di Asia, dan terjadi di 20 negara. Cina, kata Benedict, menjadi pelaku utama. Mereka menyensor, memblokir outlet kritis, dan situs media sosial.
Beijing disebut-sebut mempekerjakan sepasukan trol internet untuk mengganggu narasi media sosial, dan mengendalikan wacana publik, selama demo pro-demokrasi di Hong Kong.
Pelanggaran ruang sipil kedua di negara-negara Asia adalah penggunaan undang undang restriktif untuk meredam hak-hak politik dan demokrasi. Bukti tentang itu terdapat di 18 negara.
“Pemerintah negara-negara Asia semakin mengadopsi taktik otoriter Cina untuk mempertahankan kekuasaan, atau mengendalikan narasi,” kata Benedict.
Sensor yang meningkat dibarengi penggunaan undang-undang restriktif, salah satunya dan paling umum, adalah undang-undang pencemaran nama baik. Undang-undang ini adalah senjata untuk membungkam debat publik, atau mencegah aktivis dan wartawan mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman.
