Buruh akan melakukan unjuk rasa dengan membawa empat isu utama yang hingga kini belum mendapatkan respons konkrit dari pemerintah
JERNIH-Buruh berencana melakukan aksi turun ke jalan lagi di Jakarta. Mereka berencana menggelar aksi unjuk di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi akan digelar pada 15 Januari 2026 dengan jumlah peserta ribuan.
“Mereka akan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja,” kata Said Iqbal
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kali ini unjuk rasa akan membawa empat isu utama yang hingga kini belum mendapatkan respons konkret dari pemerintah.
Adapun isu tersebut adalah kebijakan upah di Ibu Kota. Buruh menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi Rp5,89 juta atau setara 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahkan mereka juga meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta berada minimal 5% di atas angka KHL.
Isu kedua adalah kebijakan upah di Jawa Barat juga akan diperjuangkan. Mereka akan meminta Gubernur Jawa Barat mengembalikan Surat Keputusan terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah. Menurut KSPI, keputusan tersebut seharusnya mengikuti rekomendasi para bupati dan wali kota setempat.
“Yang kedua, meminta Gubernur Jawa Barat mengembalikan SK tentang UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat,” kata Said Iqbal.
Selanjutnya isu ketiga berkaitan dengan agenda legislasi ketenagakerjaan di tingkat nasional. KSPI mendesak DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024.
Sedangkan isu keempat adalah menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. KSPI menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.Isu keempat ini menyentuh ranah politik dan demokrasi lokal.
“Menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, atau dengan kata lain Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Said Iqbal.
Said Iqbal memastikan buruh yang akan ikut aksi unjuk rasa jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang.
“Pada tanggal 15 Januari-saya ulangi, pada tanggal 15 Januari-ratusan buruh atau bahkan mungkin ribuan buruh akan melakukan aksi,”. Massa aksi disebut berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Mereka akan menyuarakan tuntutan yang sama di dua titik strategis pemerintahan.
Menurut KSPI, aksi lanjutan ini dilakukan karena belum ada satu pun tuntutan yang dipenuhi. Revisi UMP DKI Jakarta 2026 belum dilakukan, sementara SK Gubernur Jawa Barat terkait UMSK juga belum dikembalikan.
Aksi ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar pada 30 Desember 2025 dan 8 Januari 2026. (tvl)
