Saya tidak mengantisipasi bahwa data kami pada akhirnya akan mencakup 28 negara, dan kami menemukan banyak kasus. Misalnya, Mesir menahan lebih dari 200 mahasiswa selama beberapa hari pada 2017. Dalam kasus lain, orang Uighur ditahan di Turki, diberikan dokumen Tajik palsu dan dibawa secara paksa ke Tajikistan, di mana mereka kemudian dikembalikan ke Xinjiang.
JERNIH– Penindasan pemerintah Republik Rakyat Cina dalam seperempat abad terakhir telah mendunia. Dalam sebuah laporan terbaru Proyek Hak Asasi Manusia Uighur dan Oxus Society untuk Urusan Asia Tengah, “No Space Left to Run: China’s Transnational Repression of Uyghurs,”, Bradley Jardine, Edward Lemon, dan Natalie Hall membuat katalog tentang upaya Beijing memaksa agar orang-orang Uighur yang berada di luar negeri dikembalikan untuk dikurung di Cina.
Dari 1997 hingga Maret 2021, mereka menemukan 1.546 kasus penahanan dan deportasi orang Uighur di 28 negara, atas perintah otoritas Cina.
Berbicara dengan The Diplomat, salah satu penulis laporan, Natalie Hall, menjelaskan sejauh mana penindasan transnasional Cina dan penyalahgunaan sistem peradilan domestik dan internasional oleh Beijing. Hall, asisten peneliti di Oxus Society, juga menempatkan upaya Cina itu ke dalam konteks “otoritarianisme global”. Berikut wawancara The Diplomat dengan Natalie Hall.
The Diplomat: Kumpulan data mencakup 1.546 kasus penahanan dan deportasi antara 1997 hingga Maret 2021, dan laporan tersebut mencirikan ini sebagai “hanya puncak gunung es dari penindasan transnasional Cina”. Mengapa sulit untuk mengukur skala penuh dari masalah ini?
Sulit untuk mengukur skala penuh dari penindasan transnasional Cina berdasarkan fakta bahwa kasus-kasus ini sering tidak dilaporkan sama sekali. Negara-negara yant terlibat sering bekerja untuk merahasiakan penahanan dan penyerahan ini, yang membuat kita, sebagai peneliti, bertanya-tanya berapa banyak kasus yang berhasil dirahasiakan? Berapa banyak orang yang menghilang tanpa jejak?
Kami telah dapat mengungkap sebanyak yang kami lakukan, karena kerja tak kenal lelah dari jurnalis lokal dan LSM yang telah berusaha untuk mengungkap kisah-kisah ini: melacak nama, detail biografi, dan dalam beberapa kasus kesaksian dari Uighur yang telah dikembalikan ke Xinjiang dan dipenjara. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Dalam upaya agar orang Uighur dikembalikan ke tahanan Cina, Beijing sering memanfaatkan sistem hukum domestik dan internasional. Bagaimana negara dapat mencegah penyimpangan keadilan ini?
Pertama, dengan memperlakukan klaim Cina bahwa Uighur adalah teroris dengan skeptis, dan secara resmi mengakui bahwa Uighur berisiko. Pengakuan resmi pemerintah bahwa Uighur adalah kelompok yang berisiko dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan yang jika tidak, akan mengakibatkan penahanan dan deportasi.
Kedua, negara-negara demokratis dapat menciptakan kaukus dalam organisasi internasional, dan bekerja sama untuk melindungi integritas mereka dari aktor yang akan menggunakannya sebagai alat represi transnasional.
Ketiga, negara-negara demokratis dapat berusaha untuk mengimbangi pengaruh ekonomi Cina yang besar di banyak negara ini. Selama Cina tetap menjadi mitra ekonomi dominan bagi banyak negara yang kita lihat memfasilitasi penindasan transnasional ini, kemungkinan besar pemerintah-pemerintah ini akan terus menahan, mendeportasi, dan membebaskan Uighur.
The Diplomat: Bagaimana teknologi mempengaruhi pertumbuhan represi transnasional?
Teknologi telah memfasilitasi proliferasi dan jangkauan represi transnasional di seluruh dunia. Teknologi dan media sosial telah memungkinkan pemerintah Cina untuk melecehkan, melacak, dan mengintimidasi warga Uighur yang tinggal di luar negeri, sehingga hampir tidak mungkin bagi warga Uighur yang telah lolos dari orbit Cina untuk sepenuhnya bebas.
Bradley Jardine dan saya sedang mengerjakan laporan yang akan datang yang berfokus pada kasus tahap 1 (atau kasus intimidasi dan pelecehan di luar negeri), dan membahas pertanyaan tentang teknologi dan represi transnasional secara khusus dan lebih rinci.
The Diplomat: Cina bukan yang pertama terlibat dalam represi transnasional, juga bukan satu-satunya negara yang mengejar individu ke negara ketiga. Apakah menurut Anda negara-negara lain belajar dari upaya Beijing?
Meskipun ada kemungkinan negara lain belajar dari upaya Beijing, Beijing bukanlah negara pertama yang terlibat dalam penindasan transnasional. Rezim otoriter di seluruh dunia telah lama berusaha mengendalikan komunitas diaspora mereka yang tinggal di luar negeri. Namun, negara-negara lain sudah mulai belajar dan mengadopsi perangkat Cina untuk penindasan transnasional, yang menggabungkan upaya tak tertandingi untuk mengintimidasi dan melecehkan komunitas diaspora di luar negeri, dengan penahanan dan dalam beberapa kasus membawa kembali anggota komunitas tersebut ke Xinjiang.
Cina telah mengasah perangkat ini, dan ketika negara-negara lain menyaksikan dan berpartisipasi dalam penindasan transnasionalnya, mereka belajar. Kami telah melihat contohnya di Mesir, di mana polisi rahasia Cina bekerja sama dengan rekan-rekan Mesir mereka untuk menemukan dan menahan warga Uighur selama penangkapan dan deportasi Juli 2017.
Lebih lanjut, dinas keamanan dan kelompok penjaga nasional Cina sedang melatih rekan-rekan mereka di kawasan seperti Asia Tengah. Pemerintah kawasan secara eksplisit belajar dari upaya Beijing.
The Diplomat: Apa itu “otoritarianisme global” dan bagaimana represi transnasional Cina berhubungan dengan tren yang lebih besar itu?
“Otoritarianisme global” adalah ketika rezim-rezim otokratis berusaha untuk bekerja sama satu sama lain, dan menyesuaikan atau mengarahkan kembali lembaga-lembaga internasional untuk melindungi diri mereka sendiri dari konsekuensi tindakan mereka.
Jenis otoritarianisme ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai penyeimbang terhadap nilai-nilai dan institusi yang dipimpin Barat, liberal, demokratis yang dianggap biasa di dunia pasca-Perang Dingin.
Baru-baru ini, lebih banyak perhatian telah diberikan pada komponen transnasional dari otoritarianisme ini, termasuk represi transnasional dan korupsi, yang menjangkau jauh melampaui batas-batas nasional dan lingkup ideologis.
Penindasan transnasional Cina adalah contoh dari otoritarianisme global ini, ketika Cina berusaha melemahkan negara, hukum, norma internasional, dan lembaga internasional sesuai keinginannya, dalam mengejar orang-orang Uighur yang tinggal di luar negeri yang ingin ditindasnya.
The Diplomat: Dalam melakukan penelitian untuk laporan ini, apa yang paling mengejutkan Anda?
Saya pikir skala dan cakupan represi transnasional Cina mengejutkan saya. Saya tidak mengantisipasi bahwa data kami pada akhirnya akan mencakup 28 negara, dan kami menemukan sebanyak mungkin kasus yang kami miliki.
Saya juga terkejut melihat bagaimana represi transnasional Cina yang terang-terangan telah mendorong negara-negara lain, baik dalam menahan maupun membebaskan Uighur. Misalnya, Mesir menahan lebih dari 200 siswa selama beberapa hari pada 2017, sebagian besar komunitas yang tinggal di Kairo. Dalam kasus lain, orang Uighur ditahan di Turki, diberikan dokumen Tajik palsu dan dibawa secara paksa ke Tajikistan, di mana mereka kemudian dikembalikan ke Xinjiang.
Cina telah mendorong tindakan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dan saya terkejut melihat berapa banyak dari pemerintah ini yang menanggapi tekanan Cina ini, dan melakukannya dengan jelas, tanpa banyak keraguan. [The Diplomat]
