Keputusan pengadilan tersebut didasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan di “wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967”.
JERNIH—Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag Jumat (5/2) malam menyetujui penyelidikan ke Israel untuk kasus kejahatan perang.
ICC juga mengakui Otoritas Palestina sebagai anggota Statuta Roma ICC, yang menentukan lokasi yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Lembaga itu juga mengakui Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza sebagai termasuk dalam kategori.
Menurut ICC, mereka dapat menerapkan Statuta Roma untuk dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel. Statuta Roma adalah perjanjian yang ditetapkan oleh ICC yang mengatur fungsi, yurisdiksi dan strukturnya.
“Hari ini, Pengadilan Kriminal Internasional sekali lagi telah membuktikan bahwa dia adalah badan politik dan bukan lembaga peradilan,”kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Jumat, menanggapi keputusan tersebut.
Amerika Serikat memiliki “keprihatinan serius” tentang upaya untuk menegaskan yurisdiksi di kawasan itu, kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, segera setelah pengumuman ICC.
“Kami menyadarinya dan sedang meninjaunya,” kata Price tentang keputusan itu.
Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi mengklaim bahwa ICC tidak memiliki hak untuk melakukan penyelidikan, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut mengubah pengadilan menjadi “alat politik di tangan propaganda anti-Israel.”
Sementara Otoritas Palestina merespons bahagia putusan ICC tersebut. “Keputusan ICC adalah hari bersejarah untuk prinsip akuntabilitas,”kata Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam sebuah pernyataan.
Pihak Otoritas Palestina mengatakan siap bekerja sama dengan jaksa ICC, jika penyelidikan diluncurkan.
Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi “para korban kejahatan Israel. Dia meminta ICC segera memulai langkah penyelidikan tersebut.
Izin untuk investigasi kriminal diberikan kepada Kepala Jaksa Fatou Bensouda, yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juni. Dia telah melakukan penyelidikan awal atas dugaan kejahatan perang. Dinyatakan bahwa penyelidikan dapat melihat tindakan yang diambil di Yudea dan Samaria, Gaza dan Yerusalem timur.
Bensouda mengatakan kantornya sedang mempelajari keputusan tersebut dan akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, yang “dipandu secara ketat oleh mandat independen dan tidak memihak” untuk menuntut kejahatan perang berat dan kekejaman ketika negara-negara tidak mampu atau tidak mau melakukannya sendiri.
Permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal, dan Israel melanggar hukum perang selama Operation Protective Edge pada 2014 dan kerusuhan perbatasan Gaza 2018, kata Bensouda. Dia juga menuduh Hamas dan kelompok teroris Palestina lainnya menargetkan warga sipil Israel dan menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia.
Penyelidikan, menurut pengumuman ICC itu, akan melihat pejabat tinggi pemerintah dan militer, termasuk Netanyahu dan kepala staf, dulu dan sekarang.
Keputusan pengadilan tersebut didasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan di “wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967”.
Mayoritas hakim ICC mendukung pengakuan Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur, sebagai sebuah negara.
ICC telah lama menunda keputusannya tentang kemampuannya untuk mendengarkan tuntutan kejahatan perang terkait Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Juli lalu, ruang pra-sidang pengadilan dibuka untuk istirahat musim panas tanpa membuat keputusan.
Baik AS pada masa Trump, maupun Israel, secara terbuka berpendapat bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan tuntutan kejahatan perang, sehubungan dengan tindakan di wilayah yang dibahas, tetapi tidak menyerahkan arahan hukum apa pun tentang masalah tersebut ke pengadilan.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Juli lalu menuduh pada bulan Juli bahwa tindakan ICC terkait Israel telah dipolitisasi.
“Dan kami melihat badan hak asasi manusia multilateral mengecewakan kami. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan perintah para diktator dan mengalihkan pandangannya dari pelanggaran hak asasi manusia terburuk di zaman kita, ”kata Pompeo dalam pidatonya.
“Memang, pengadilan internasional juga sebagian besar telah meninggalkan hak yang tidak dapat dicabut. Pengadilan Kriminal Internasional melatih pandangannya pada orang Amerika dan Israel, bukan ayatollah dunia.”
Israel khawatir pemerintahan Biden akan mencabut sanksi terhadap ICC, yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump tahun lalu. Hal itu membuat ICC segera mengizinkan Bensouda untuk membuka penyelidikan penuh atas dugaan kejahatan perang Israel, KAN News melaporkan bulan lalu. [Jerusalem Post]
