Seiring umat Muslim kembali memperingati Ramadan pada hari yang berbeda, perbedaan metodologis dan kelembagaan yang semakin besar dari Arab Saudi menyoroti pergeseran otoritas keagamaan.
JERNIH – Umat Muslim di seluruh dunia memulai Ramadan pada hari yang berbeda karena sifat kalender Islam yang berdasarkan hilal dan penampakan bulan sabit baru. Hanya saja, kali ini beberapa negara Sunni atau Ahlussunnah wal Jama’ah telah menyimpang dari norma dengan tidak mengikuti pengumuman Arab Saudi.
Tidak ada satu pun otoritas keagamaan global yang menentukan awal bulan, sehingga setiap negara mengikuti sistemnya sendiri untuk mengkonfirmasi penampakan tersebut. Perpecahan muncul setelah Arab Saudi mengumumkan bahwa hilal terlihat pada 17 Februari 2026, menjadikan hari Rabu, 18 Februari, sebagai hari pertama Ramadan. Keputusan tersebut diikuti beberapa negara Teluk, termasuk UEA, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Yaman, serta Palestina.
Namun, beberapa negara mayoritas Sunni mulai berpuasa sehari kemudian yakni pada hari Kamis, 19 Februari, termasuk Mesir, Yordania, Suriah, Turki, Maroko, Malaysia, dan Indonesia. Mengapa ini terjadi?
Perbedaannya bersifat metodologis, bukan teologis, karena Ramadan dimulai dengan penampakan hilal, yaitu munculnya bulan sabit baru di langit yang menandai berakhirnya bulan Sya’ban.
Namun, negara-negara berbeda pendapat tentang bagaimana penampakan tersebut harus diverifikasi. Beberapa negara bersikeras pada penampakan lokal yang dikonfirmasi di wilayah mereka sendiri. Jika bulan tidak terlihat, atau data astronomi menunjukkan bahwa bulan tersebut masih terlalu muda untuk dilihat, mereka menunda awal Ramadan selama satu hari.
Mengutip laporan The New Arab (TNA), Arab Saudi mengikuti sebuah model, di mana Dewan Kehakiman Tertinggi mengumumkan dimulainya hilal berdasarkan kesaksian dari komite pengamatan hilal di seluruh kerajaan. Beberapa negara Teluk seringkali mengikuti deklarasi mereka, sementara negara-negara lain menggabungkan pengamatan langsung dengan perhitungan astronomi.
Pada tahun 2026, beberapa pihak berwenang berpendapat bahwa bulan pada tanggal 17 Februari berusia kurang dari 24 jam dan secara astronomis tidak mungkin terlihat, itulah sebabnya mereka menolak pengumuman Arab Saudi.
Apakah Ada Unsur Politis?
Secara formal, keputusan-keputusan tersebut dibingkai sebagai prosedural dan keagamaan, bukan politis. Negara-negara seperti Suriah mengatakan bahwa mereka melakukan pengamatan sendiri dan tidak menemukan bentuk bulan sabit, tanpa menyebut Arab Saudi secara langsung.
Namun, perbedaan pendapat dengan Riyadh menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan Oman sebelumnya menolak untuk mengikuti pengumuman Saudi.
Mengingat Arab Saudi adalah rumah bagi Mekah dan Madinah, kota-kota tersuci dalam Islam, deklarasi-deklarasi yang dibuatnya secara historis memiliki bobot keagamaan simbolis di seluruh dunia Sunni, yang membuat pola pengambilan keputusan independen yang semakin meningkat menjadi lebih penting.
Mesir telah lama mempertahankan komite penentuan awal bulan sendiri melalui Dar al-Ifta dan Al-Azhar, tetapi sejak 2010-an negara ini lebih terbuka menekankan verifikasi independen, dengan para cendekiawan Al-Azhar pada tahun 2015 menggambarkan kepatuhan sebelumnya terhadap pengumuman Saudi sebagai “kesalahan” dan memprioritaskan bukti lokal sebagai gantinya.
Secara historis, Suriah mengandalkan komite pengamatannya sendiri, termasuk yang berada di Gunung Qasioun, dan sering kali berbeda pendapat ketika tidak ada penampakan bulan sabit lokal terkonfirmasi, sebuah praktik yang berakar pada yurisprudensi Islam klasik yang mengakui variasi regional dalam penampakan.
Oman juga secara konsisten memprioritaskan Komite Utama Penentuan Awal Bulan (Main Committee for Moon Sighting) miliknya sendiri, secara terbuka membela kemerdekaannya sejak tahun 2008 ketika berbeda pendapat dengan Arab Saudi mengenai Idul Adha, dengan mengutip prinsip-prinsip Syariah dan data astronomi.
Meskipun para pejabat jarang menyebut ini sebagai pembangkangan politik, beberapa pihak menunjuk pada meningkatnya penekanan pada kemandirian kelembagaan dan otoritas keagamaan nasional.
Arab Saudi juga menghadapi kritik berulang dari para astronom yang berpendapat bahwa beberapa pengumuman penampakan bulan di masa lalu tidak masuk akal secara ilmiah.
Beberapa Perselisihan dengan Arab Saudi
Telah terjadi beberapa perselisihan besar terkait pengumuman dari Arab Saudi, termasuk pada tahun 2006 ketika para astronom di UEA mengatakan bahwa bulan telah terbenam sebelum matahari terbenam, sehingga pengamatan menjadi tidak mungkin.
Para astronom UEA seperti Mohammad Odeh menyatakan pada saat itu bahwa bulan sabit tidak mungkin terlihat dalam keadaan apa pun, menunjukkan bahwa pengamat mungkin telah salah mengira Merkurius atau ilusi optik atmosfer sebagai bulan.
Demikian pula, pada tahun 2023, 2024, dan 2025, para astronom kembali mempertanyakan pengumuman Saudi, dengan alasan bahwa bulan sabit tersebut masih terlalu muda untuk dapat terlihat.
Pada 2023, para ahli Kuwait secara terbuka menyatakan bahwa penampakan bulan Idul Fitri secara astronomis tidak mungkin terjadi, sementara pada tahun 2024 dan 2025, lembaga-lembaga seperti Qatar Calendar House dan spesialis regional lainnya mengatakan bahwa bulan terlalu tipis dan terlalu rendah di cakrawala untuk dapat dideteksi bahkan dengan teleskop.
Khususnya, pada tahun 2011, banyak yang mencatat bahwa Saturnus mungkin telah disalahartikan sebagai bulan sabit ketika Arab Saudi mengumumkan Idul Fitri, yang menandai berakhirnya Ramadan.
Perselisihan yang berulang ini belum menghasilkan pengakuan resmi kesalahan dari pihak Saudi, dengan pihak berwenang tetap berpendapat bahwa kesaksian saksi mata yang terverifikasi berdasarkan hukum Islam lebih diutamakan daripada perhitungan astronomi.
Namun, sebagian pihak berpendapat bahwa pengumuman berulang yang dianggap tidak mungkin secara ilmiah telah mengikis kepercayaan di antara beberapa lembaga keagamaan di luar negeri.
Inti permasalahan ini terletak pada perdebatan ilmiah yang telah berlangsung lama mengenai apakah satu penampakan yang terkonfirmasi harus mengikat umat Muslim di seluruh dunia atau apakah setiap wilayah harus bergantung pada pengamatan terverifikasi mereka sendiri karena perbedaan geografi dan visibilitas.
Meskipun seruan untuk mekanisme global yang terpadu muncul hampir setiap tahun, badan-badan keagamaan nasional terus menegaskan otonomi mereka, dan sebagai hasilnya, perbedaan awal Ramadan tetap menjadi ciri yang berulang dalam kalender Islam.
