Satu-persatu pejabat daerah digelandang KPK. Bupati Pati yang sudah lama diduga melakukan suap, kini mesti ikut Bupati Madiun. Keduanya sama-sama kader Gerindra. Wow!
WWW.JERNIH.CO – Dalam sehari, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dua bupati. Setelah Bupati Madiun, malamnya giliran Bupati Pati, Sudewo, pada Senin (19/1/2026). Tidak seperti biasanya KPK melakukan dua tangkapan dalam sehari.
Penangkapan Sudewo dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyebutkan bahwa Sudewo diamankan dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demi menjaga kondusivitas, pemeriksaan awal tidak dilakukan di kantor bupati, melainkan dipindahkan ke Mapolres Kudus.
Selain Sudewo, tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dari unsur perangkat daerah. Mereka diduga berperan sebagai perantara atau “pengepul” aliran dana yang terkait dengan perkara ini. Hingga kini, status hukum Sudewo masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan penetapan tersangka.
“Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujar Budi.
Meski konstruksi perkara belum diumumkan secara resmi, informasi yang beredar menyebutkan OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap jual beli jabatan. Dugaan tersebut mengarah pada adanya setoran dari perangkat desa dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Kasus ini juga disebut-sebut berkaitan dengan pengembangan perkara lama yang sempat menyeret nama Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, terkait proyek jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.
Pasca penangkapan, suasana di Pendapa Kabupaten Pati terpantau lengang. Mobil dinas Toyota Fortuner putih bernomor polisi K 1 A terlihat terparkir di halaman, namun sang bupati tidak berada di lokasi. Sejumlah ruangan di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati dilaporkan telah disegel oleh penyidik KPK untuk kepentingan penggeledahan.
Sudewo merupakan politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Bupati Pati periode 2024–2029. Ia dikenal sebagai politisi senior dengan rekam jejak panjang di parlemen, setelah dua kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2009–2014 dan 2019–2024.
Kepemimpinannya di Pati sempat menuai kontroversi, terutama terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu gelombang protes warga hingga muncul tuntutan pemakzulan.
Dari sisi latar belakang, Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968 dan mengenyam pendidikan teknik sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, sebelum melanjutkan studi magister di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Ia sempat berkarier sebagai PNS di Departemen Pekerjaan Umum serta di sektor swasta sebelum terjun penuh ke dunia politik.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 11 April 2025, Sudewo tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp31,5 miliar. Aset tersebut meliputi tanah dan bangunan, kendaraan mewah, surat berharga, serta kas dan setara kas, tanpa tercatat memiliki utang.(*)
BACA JUGA: OTT KPK Jerat Wali Kota Madiun Maidi di Soal Fee Proyek dan Dana CSR
