JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seyogyanya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa, rupanya tidak seperti yang dipikirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berjalan efektif. Dari ribuan yang ada, 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi namun belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa.
“Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan,” ujarnya saat membuka rapat terbatas tentang Penyaluran Dana Desa 2020 di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Penyaluran dana desa selama lima tahun terakhir mencapai Rp329,8 triliun. Karena itu, tingginya alokasi dana yang dikucurkan, Jokowi berharap pemanfaatannya meningkat, terutama optimalisasi BUMDes.
“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa,” katanya.
Ia menegaskan, penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Karenanya BUMDes dapat diintegrasikan dengan marketplace lokal, perusahaan swasta maupun global. Sehingga produk unggulan desa bisa dikenal.
“Mulai dibuka channel distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global,” kata dia.
“Saya ingatkan agar penyaluran betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri pedesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun dan mengutamakan program padat karya. “Saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai. Berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan agar penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatakan partisipasi warga desa dalam pengawasan. [Fan]
