Agensi tersebut mengklaim tidak memerlukan surat perintah untuk mengumpulkan info tersebut
JERNIH – Badan Pertahanan Intelijen (DIA) baru saja mengonfirmasi bahwa pemerintah AS memang membeli data lokasi yang dikumpulkan oleh smartphone warganya.
Dalam memo yang dikirim ke Senator Ron Wyden (D-OR) dan diperoleh The New York Times, Defense Intelligence Agency (DIA) mengakui bahwa mereka membeli data lokasi dari broker. Data tersebut tidak dipisahkan oleh apakah orang itu tinggal di AS atau di luar.
Pialang data adalah perusahaan yang, seperti namanya, mengumpulkan dan menjual informasi orang. Perusahaan mengumpulkan informasi lokasi orang (dan banyak lagi) dengan membayar pembuat aplikasi dan situs web untuk itu. Setelah broker memiliki informasi tersebut, mereka dapat menggabungkannya dan menjualnya kepada siapa pun yang bersedia membayarnya, termasuk pemerintah AS.
Dalam memo tersebut, DIA mengatakan bahwa “personelnya hanya dapat menanyakan basis data lokasi AS saat diberi wewenang melalui proses tertentu” yang memerlukan persetujuan dari kepemimpinan senior, Kantor Pengawasan dan Kepatuhan, dan Kantor Penasihat Umum. DIA juga mengatakan bahwa dalam dua setengah tahun terakhir, telah diberikan izin untuk melihat-lihat data lokasi perangkat AS sebanyak lima kali.
Pada Amandemen Keempat AS mewajibkan lembaga pemerintah mendapatkan surat perintah sebelum mereka dapat mengambil data dari pihak ketiga seperti perusahaan telepon. Aturan tersebut baru-baru ini ditegakkan oleh keputusan Supreme Court’s Carpenter.
Tetapi DIA berpendapat bahwa putusan tersebut tidak berlaku untuk mendapatkan data yang sama dari broker karena lembaga tersebut tidak menggunakan kekuatan hukum. Dalam memo itu disebutkan bahwa agensi “tidak menafsirkan keputusan Carpenter untuk meminta surat perintah pengadilan yang mendukung pembelian atau penggunaan data yang tersedia secara komersial untuk tujuan intelijen”.
American Civil Liberties Union tidak setuju. Dalam pernyataan yang diberikan kepada The Verge, staf pengacara senior Ashley Gorski mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja membeli data pribadi untuk melewati perlindungan konstitusional dasar. Ia juga meminta Kongres untuk “mengakhiri praktik pelanggaran hukum ini dan meminta pemerintah untuk mendapatkan jaminan untuk data lokasi kami, apa pun sumbernya. “
Selama beberapa waktu lembaga pemerintah telah menggunakan perantara data untuk menghindari keharusan mendapatkan surat perintah untuk informasi lokasi, tetapi beberapa legislator sedang bekerja untuk menutup celah tersebut.
Senator Wyden, yang meminta memo dibuat, memiliki RUU yang disebut “Amandemen Keempat Tidak Untuk Dijual,” yang bertujuan untuk “melarang pemerintah membeli informasi yang sebaliknya akan memerlukan perintah pengadilan atau surat perintah.” [*]
