KTT ASEAN sengaja digelar untuk membicarakan pergolakan politik di Myanmar usai kudeta militer pada 1 Februari lalu yang melengserkan Aung Suu San Kyi.
JERNIH-Sejumlah LSM Indonesia menolak kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang dijadwalkan berlangsung hari Sabtu (26/4/2021) mendatang. Acara tersebut digelar di Jakarta.
“Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa (20/4/2021).
Adapun LSM yang menolak kehadiran Min Aung Hlaing di antaranya KontraS, FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.
KTT ASEAN sengaja digelar untuk membicarakan pergolakan politik di Myanmar usai kudeta militer pada 1 Februari lalu yang melengserkan Aung Suu San Kyi.
Berbagai pihak terutama kalangan LSM mempertanyakan kehadiran Min dalam KTT ASEAN. Selama ini Min dikenal sebagai tokoh yang memimpin militer mengudeta pemerintahan sipil Myanmar.
Min dianggap bertanggungjawab atas kekerasan mematikan yang dilakukan apparat keamanan Myanmar terhadap para demonstran antikudeta.
Menurut Usman, keputusan ASEAN mengundang Min dalam pertemuan tersebut tidak tepat. Usman justru menyarankan undangan ASEAN Summit diberikan pada perwakilan National Unity Government (NUG).
“Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis,” kata Usman.
NUG dibentuk pada Jumat (16/4/2021) oleh anggota parlemen dan para politisi etnis yang digulingkan junta militer.
Demikian juga Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR), Putri Kanesia, turut mendukung desakan Usman agar ASEAN mengundang perwakilan National Unity Government Myanmar.
“Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer, baik di dalam Myanmar maupun di level internasional,” kata Putri.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Teuku Faizasyah, hingga saat ini belum memberi konfirmasi kehadiran Min dalam pertemuan ASEAN tersebut.
Faizasyah justru menyebut bahwa Kemlu RI jmasih menunggu konfirmasi dari Brunei selaku Ketua ASEAN saat ini.
“Saya belum tahu. Kami masih menunggu konfirmasi dari Brunei,” kata Faizasyah. (tvl)
