KAMI juga menyatakan dukungan atas pembentukan pemerintahan sementara yang digagas oleh parlemen Myanmar. “Mendukung kelompok-kelompok di Myanmar, baik sipil maupun militer, untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog guna menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi,”kata pernyataan yang ditandatangani Komite Eksekutif KAMI, yakni Adhie M Massardi, Gde Siriana Yusuf dan Radhar Tri Baskoro tersebut.
JERNIH– Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berharap besar pemerintah Indonesia mengambil peran untuk bertindak lebih responsive, proaktif dan gesit dalam menangani krisis di Myanmar.
Menurut KAMI melalui pernyataan pers yang diterima Jernih.co, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari semakin memanasnya kawasan ASEAN di tengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.
“Indonesia harus berinisiatif berada di garda depan dalam melakukan upaya perdamaian dan penyelesaian damai atas kemelut politik di Myanmar dan menunjukkan solidaritas atas nilai-nilai demokrasi di kawasan ASEAN,” kata KAMI dalam keterangan tertulis tersebut.
KAMI menggarisbawahi bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seharusnya mampu mewakili kebijakan Presiden Joko Widodo yang dengan tegas mengisyaratkan agar penggunaan kekerasan di Myanmar dihentikan.
Untuk itu, lewat cara-cara diplomatik, Retno perlu menunjukkan bahwa Indonesia bisa memberikan pemahaman kepada Myanmar untuk bersama-sama menciptakan iklim demokrasi dan perdamaian di kawasan ASEAN.
Lewat keterangan tertulis tersebut, KAMI juga menyatakan dukungan atas pembentukan pemerintahan sementara yang digagas oleh parlemen Myanmar. “Mendukung kelompok-kelompok di Myanmar, baik sipil maupun militer, untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog guna menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi,”kata pernyataan yang ditandatangani Komite Eksekutif KAMI, yakni Adhie M Massardi, Gde Siriana Yusuf dan Radhar Tri Baskoro tersebut.
KAMI juga menyayangkan sikap beberapa menlu ASEAN dalam pertemuan dengan Menlu China Wang Yi di Fujian pada awal April 2021 yang menyatakan bahwa ASEAN tidak akan melakukan intervensi untuk situasi di Myanmar.
“Negara-negara ASEAN tidak hanya memiliki hak, melainkan tanggung jawab, untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan konkret untuk memastikan bahwa kekerasan di Myanmar berakhir dan semua pihak yang bertikai menghormati keinginan rakyat, sehingga memungkinkan proses demokrasi berlangsung di Myanmar,”kata pernyataan KAMI tersebut.
Pada 1 Februari, junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil dan merebut kekuasaan. Beberapa media massa internasional menulis bahwa selama 80 hari sejak kudeta tersebut berjalan, sudah 800-an warga Myanmar menjadi korban keganasan Tatmadaw, militer Myanmar yang melakukan perebutan kekuasaan di negeri miskin dan terbelakang itu. [ ]
