KPK lebih memilih sibuk bermain di liga kabupaten dengan menangkapi kepala daerah. Makanya, kontribusinya dalam pengembalian kerugian keuangan negara juga relatif kecil jika dibandingkan Kejaksaan.
JERNIH- Ada dua perkara korupsi yang terbilang besar dilaporkan dan ditindak lanjuti Kejaksaan Agung. Pertama soal kemelut korupsi di tubuh Garuda Indonesia, kedua soal pelanggaran hukum sewa satelit komunikasi Kementerian Pertahanan. Mengapa dua kasus ini tak dilaporkan dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja? Apakah karena anak kandung reformasi tersebut sudah tak bisa dipercaya?
Zaenur Rohman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, menilai ada dua kemungkinan kenapa dua kasus tadi tak diserahkan ke KPK guna mendapat penanganan lebih lanjut. Pertama, pejabat ingin memberi kredit kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah. Kedua, saat ini, di bawah kepemimpinan Filri Bahuri, KPK memang tak bisa dipercaya.
Makanya, Zaenur bilang, laporan pejabat kepada Kejaksaan Agung merupakan sebuah keniscayaan bagi KPK untuk merefleksikan diri.
Seperti diulas Kumparan, Zaenur bilang di bawah kepemimpinan Firli, KPK tidak menangani kasus korupsi strategis yang membuat negara rugi dalam jumlah besar. Lembaga ini juga tak mengambil kasus yang melibatkan penegak hukum, pejabat tinggi negara, serta mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
KPK, lebih memilih sibuk bermain di liga kabupaten dengan menangkapi kepala daerah saja. Makanya, kontribusinya dalam pengembalian kerugian keuangan negara juga relatif kecil jika dibandingkan Kejaksaan.
Buruknya kinerja KPK, lantaran tak semua pimpinannya orang bebas. Bahkan, ada yang terlibat pelanggaran etik serta dugaan pidana. Akibatnya, tak bisa diharapkan punya kinerja baik dengan menyasar pelaku dari kalangan apa saja.
Belum lagi, kepercayaan masyarakat terhadap KPK sudah ambrol. Soal ini bisa dilihat dari banyaknya survey yang menunjukkan hal tersebut. Makanya, banyak pihak yang mulai ragu melaporkan kasus korupsi kepadanya. Jangan-jangan, malah tak ditangani dengan baik dan justru jadi alat politik.
“Agar kepercayaan publik kepada KPK naik, maka ada beberapa hal harus dibuktikan. Pertama, insan KPK, khususnya pimpinan, menegakkan nilai integritas. Kedua, menunjukkan sikap independen bebas dari kepentingan pihak mana pun,” kata Zaenur.
Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga menyampaikan hal serupa. Dia bilang, Kejaksaan Agung mendapat kepercayaan mengusu kasus korupsi lantaran sudah membuktikan kinerja mengkilap dalam kasus-kasus besar.
Misalnya, menangani kasus ASABRI yang kerugiannya puluhan triliun rupiah, serta Jiwasraya.
“Nampak memang dirasa Kejagung mampu menangani kasus skala besar, tingkat kerumitannya tinggi tapi cepat,” kata Boyamin.[]
