“Di sistem elektronik, kami investigasi. Namun, ada juga kendala yang kami alami seperti anonimitas pelaku dan borderless,” kata Teguh menjelaskan.
JERNIH-Jika lembaga independen sekelas Bank Indonesia (BI) saja sistem keamanannya bisa diretas hacker, kemudian dicuri data termasuk informasi rahasia nan strategisnya, bagaimana dengan lembaga-lembaga lain di tanah air yang tak punya kekuatan macam BI?
Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi, dalam konferensi pers virtual pada Kamis (27/1) mengatakan, ada tiga penyebab utama sebuah sistem keamanan bisa diretas.
Pertama, teknologi yang tak memadai, sebab peretasan bisa terjadi karena perangkat lunak dan perangkat keras tidak sesua standar. Kedua, tidak menjalankan prosedur yang benar seperti uji penetrasi yang harus dilakukan guna menyimulasikan serangan siber, ketiga sumber daya manusia.
“Bisa saja sistem, teknologi, dan prosesnya sudah canggih, tapi SDM terbatas. Akibatnya, peretas mengelabui karyawan yang tidak cakap atau lalai,” kata Teguh.
Sejak awal tahun, menurut Teguh ada tiga kasus kejahatan siber di Indoesia. Sementara di tahun 2019, ada 47 kasus yang ditangani Kominfo. Dan paling anyar, lebih dari 200 komputer di kantor cabang Bank Indonesia, dibobol peretas asal Rusia yang menamakan diri Ransomware Conti.
Sebelumnya, jutaan data pasien di berbagai rumah sakit yang terkoneksi dengan server di Kementerian Kesehatan juga dibobol. Bahkan, sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi juga beredar di media sosial yang diduga akibat nomor induk kependudukan milik Presiden bocor.
Pada Oktober 2021, situs usat Malware Nasional BSSN juga diretas dengan metode perusakan. Lantas, seorang peretas asal Brazil yang menyebut diri sebagai son1x mengaku sudah membocorkan data milik Polri.
“Di sistem elektronik, kami investigasi. Namun, ada juga kendala yang kami alami seperti anonimitas pelaku dan borderless,” kata Teguh menjelaskan.[]
