“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu. Apalagi penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden, baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun”
JAKARTA – Pemerintah tidak pernah membahas penundaan Pemilu 2024, apalagi penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden, baik untuk menjadi tiga periode maupun memperpanjang satu atau dua tahun.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, di Jakarta, Senin (7/3).
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu,” ujarnya
“(Apalagi) penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden, baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” lanjutnya.
Baca Juga: Bangsa Miring
Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021, justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” katanya.
Presiden Jokowi bahkan menginstruksikan dirinya, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian; dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan; untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 tidak terlalu lama, demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.
Pada 11 November 2021, Jokowi telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana, dimana pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024.
“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” ujar dia.
