Minyak Goreng Mahal, Megawati : Ibu-ibu Apakah Hanya Menggoreng Sampai Begitu Rebutannya?
Sebelumnya, setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga melempar tuduhan kalau pelaku penimbunan adalah masyarakat yang menimbun minyak goreng di dalam rumah tangga. Tapi belakangan, dia menyatakan menyerah terhadap pemain di komoditas tersebut dengan mencabut kebijakan harga eceran tertinggi dalam Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang HET migor.
JERNIH-Sekali lagi, rumah tangga yang disalahkan sebab para ibu sebagai penjaga gawang cuma tahu cara masak dengan menggoreng. Soalnya, di tengah kelangkaan migor di negeri yang kaya kelapa sawit ini, ibu-ibu malah memilih mengantri.
“Saya tuh sampai ngelus dada, bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya?” kata Megawati dalam webinar ‘Mencegah Stunting untuk Generasi Emas’ yang digelar Tribunnews, Kamis (17/3) lalu.
Mega bilang, situasi mengantri sampai rebutan mendapatkan minyak goreng memperlihatkan tak ada cara masak lain dalam mengelola bahan makanan. Padahal kata dia, masih bisa direbus atau dikukus.
“Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak?” katanya mengkritik.
Selain mengkritik para ibu rumah tangga, dia mengingatkan kalau makanan yang baik bukan cuma mengenyangkan, namun juga harus bergizi terutama bagi perkembangan anak.
Sebelumnya, setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga melempar tuduhan kalau pelaku penimbunan adalah masyarakat yang menimbun minyak goreng di dalam rumah tangga. Tapi belakangan, dia menyatakan menyerah terhadap pemain di komoditas tersebut dengan mencabut kebijakan harga eceran tertinggi dalam Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang HET migor.
Lutfi pun memohon maaf karena belum mampu menangani permasalahan minyak goreng yang langka dan harga melambung tinggi.
“Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” kata Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR.[]
