Wacana masa jabatan presiden tiga periode, kembali mencuat ketika sejumlah kepala desa menyampaikan dukungan kepada Presiden Jokowi di acara Silaturahmi Nasional di Jakarta pekan lalu.
JERNIH-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mengomentari isu perpanjangan presiden menjadi tiga periode yang kini mengemuka. Dia bilang, semua pihak harus patuh jika masa jabatan Presiden tiga periodet nantinya diatur melalui amandemen UUD 1945 oleh MPR RI.
Meski begitu, dia tak menyatakan setuju atau tidak atas wacana tersebut.
“Kalau sudah diputuskan kita akan taat, apapun keputusannya,” kata Emil usai mengisi acara Talkshow Safari Iman Ramadhan di UII, Sleman, Selasa (5/4).
Mengutip CNN Indonesia, Emil menjelaskan bahwa semua pihak termasuk mahasiswa berhak menyampaikan pendapat mengenai masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode.
Pihak yang setuju mau pun tidak setuju perlu menyampaikan argumentasi.
“Kalau anda yang setuju, kelompok yang setuju, suarakan dengan argumentasinya. Setuju tidak setuju, itu kan instrumennya ada di hukum dan konstitusi. Kira-kira begitu,” kata Emil.
Ketika ditanya pendapatnya ihwal usulan masa jabatan presiden diperpanjang, Emil mengaku masih menelaah untung dan ruginya.
Dia belum berada pada posisi setuju atau tidak setuju mengenai wacana tersebut.
“Saya belum menelaah secara mendalam, jadi masih melihat plus minusnya seperti apa,” kata Emil.
Wacana masa jabatan presiden tiga periode, kembali mencuat ketika sejumlah kepala desa menyampaikan dukungan kepada Presiden Jokowi di acara Silaturahmi Nasional di Jakarta pekan lalu.
Beberapa kepala desa yang tergabung dalam Apdesi ingin Presiden Jokowi menjabat tiga periode. Alasannya, Jokowi selalu mengabulkan permintaan para kepala desa.
Sebelum isu itu mencuat, beberapa ketua umum partai politik mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar yang mengusulkan itu.
Mereka menganggap saat ini pemulihan ekonomi nasional masih berjalan imbas pandemi Covid-19. Apabila pemungutan suara digelar pada Februari 2024, mereka cemas pemulihan ekonomi nasional jadi terganggu.[]
