JERNIH – Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan adanya 738 pelanggaran serius dan sistematis terhadap perjanjian gencatan senjata oleh Israel, termasuk pengeboman, penahanan, dan pembatasan bantuan. Pelanggaran masif ini dituding telah memperburuk krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.
Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza, Selasa (9/12/2025) mengonfirmasi pendudukan Israel telah melakukan 738 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Pelanggaran ini digambarkan sebagai “berat dan sistematis” serta dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Kantor tersebut menuduh Israel sengaja merusak esensi gencatan senjata dan ketentuan protokol kemanusiaan yang menyertainya. Dalam pernyataan pers terperinci, tim Kantor Media Gaza telah memantau ratusan insiden antara 10 Oktober hingga malam 8 Desember, yang menunjukkan pola pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang berkelanjutan.
Berikut adalah rincian pelanggaran yang didokumentasikan:
- 205 serangan langsung terhadap warga sipil.
- 37 kali kendaraan militer menerobos ke kawasan permukiman.
- 358 pengeboman yang menargetkan warga sipil tak bersenjata dan rumah mereka.
- 138 serangan terhadap gedung dan institusi sipil.
Tindakan ini dilaporkan telah mengakibatkan 386 warga menjadi martir (gugur) dan 980 lainnya terluka, selain 43 kasus penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pasukan pendudukan.
Korban sipil yang berjatuhan di Gaza selama periode gencatan senjata menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Israel terhadap ketentuan gencatan senjata. Kantor Media Pemerintah menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan kampanye kekerasan yang disengaja dan terorganisir, yang bertujuan untuk mematahkan semangat rakyat Palestina dan memaksakan realitas baru di lapangan.
Selain pelanggaran militer, Kantor Media Gaza juga menyoroti blokade bantuan yang berkelanjutan. Mereka mengungkapkan bahwa dari 36.000 truk yang dijadwalkan, hanya 13.511 truk yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza selama 60 hari terakhir.
Angka ini setara dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah, yakni hanya 38%, dengan hanya 226 truk yang masuk setiap hari. Jumlah ini jauh di bawah kuota harian yang disepakati, yaitu 600 truk.
Kekurangan yang parah ini telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, menyebabkan kekurangan berbahaya pada makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih, serta mengintensifkan penderitaan lebih dari dua juta warga sipil yang hidup di bawah pengepungan.
Seruan Mendesak untuk Tindakan Global
Dalam pernyataannya, Kantor Media Pemerintah memperingatkan bahwa pelanggaran yang berkelanjutan mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengakali gencatan senjata. Mereka menggambarkan situasi ini sebagai upaya untuk memaksakan realitas kemanusiaan yang didasarkan pada “penaklukan, kelaparan, dan pemerasan.”
Kantor tersebut menyatakan pendudukan Israel “bertanggung jawab penuh” atas memburuknya situasi di Gaza, termasuk nyawa yang hilang dan kehancuran meluas yang terus terjadi meskipun ada perjanjian gencatan senjata.
Sebagai penutup, Kantor Media menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, Presiden AS Donald Trump, serta para sponsor dan penjamin perjanjian untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral mereka. Mereka mendesak agar pendudukan dipaksa untuk menghormati kewajibannya di bawah gencatan senjata, menjamin perlindungan warga sipil, dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan serta bahan bakar ke Jalur Gaza tanpa hambatan.
