Fakta bahwa Amerika Serikat tak ingin mengganggu militer Myanmar, dengan harapan membuat bangsa itu bergabung dalam koalisi anti-Cina, tidak seharusnya membuat Amerika Serikat dan sekutunya diam tak mengutuk pembantaian Rohingya
Oleh : Amitai Etzioni
JERNIH– Standard ganda yang telah lama mengganggu kebijakan hak asasi manusia AS telah berubah. Hal ini tidak lagi didasarkan pada apakah suatu negara sejalan dengan blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kini giliran Cina dan sekutunya yang dipermalukan, sementara mereka yang didekati untuk menjadi bagian dari kubu anti-Cina sering diberi izin masuk gratis.
Ini tampaknya menjadi alasan bahwa pelanggaran berat India baru-baru ini terhadap hak-hak sekitar dua ratus juta warga Muslim dan kekejaman Myanmar telah menerima kecaman yang jauh lebih sedikit daripada pelanggaran hak asasi manusia di cina, dan negara-negara itu melenggang tanpa dikenai sanksi. Orang dapat saja berargumen bahwa pelanggaran HAM Cina lebih parah, tetapi tentunya hanya mereka yang berpikiran dangkal yang dapat secara serius mengklaim bahwa pelanggaran India dan Myanmar adalah soal enteng.
Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India mengambil tindakan terhadap wilayah Kashmir yang mayoritas Muslim, “mencabut Kashmir dari status khususnya yang dijamin secara konstitusional dan membagi wilayah itu menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.” Mengklaim bahwa tindakannya diperlukan untuk mencegah serangan militan dan rangkaian demo dan protes, pemerintah “membatasi semua gerakan, menahan ribuan orang — termasuk para pemimpin politik Kashmir — dan memutuskan semua komunikasi.
Larangan internet berlangsung lebih dari dua ratus hari, penutupan terlama oleh sebuah negeri demokrasi. “Aparat keamanan menangkap politisi, pebisnis, aktivis, dan pengacara terkemuka. Jurnalis ditangkap dan dipaksa untuk mengungkapkan siapa sumbernya. Ribuan orang ditangkap — begitu banyak sehingga penjara darurat harus didirikan. Lockdown berlangsung selama lebih dari tujuh bulan. Sekolah-sekolah telah ditutup hampir sepanjang tahun.
Pada peringatan aneksasi Kashmir, wilayah tersebut masih berjuang. Meskipun India akhirnya memulihkan akses internet pada bulan Januari, India hanya mengizinkan akses ke situs yang disetujui pemerintah dan melanjutkan larangan di media sosial.
Larangan internet juga telah menyebabkan kerusakan parah pada ekonomi yang sudah miskin itu. Kamar Dagang dan Industri Kashmir menyatakan bahwa setidaknya 150.000 lapangan pekerjaan hilang dan perusahaan teknologi lokal harus pindah atau ditutup. Pemadaman listrik mencegah pasien mengakses perawatan kesehatan pemerintah atau penggantian asuransi. Siswa tidak dapat mendaftar untuk beasiswa dan keluarga tidak dapat menghubungi kerabatnya di luar. Akibatnya, internet hanya dipulihkan secara bertahap, sehingga kemampuan warga negara untuk tetap mendapat informasi dan bertindak sangat terhambat.
Selain itu, wilayah Jammu dan Kashmir menghadapi kekurangan dokter yang dapat mengobati lebih dari dua puluh dua ribu kasus virus corona yang dikonfirmasi sejauh ini.
Aneksasi itu terjadi setelah tumbuhnya sentimen anti-Muslim di India oleh kaum nasionalis Hindu, yang diperjuangkan para politisi yang berada di pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP), pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Anggota BJP dan politisi India tingkat negara bagian, T. Raha Singh, mengklaim bahwa Muslim adalah pengkhianat, mendesak tindakan main hakim sendiri terhadap Muslim, dan bahwa imigran dari kelompok etnis Muslim Rohingya harus ditembak.
Pada Desember 2019, pemerintah India mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang melanggar cita-cita pendiri India sebagai negara sekuler yang menyambut penganut semua agama, alih-alih membiarkan agama menjadi faktor dalam pemberian kewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang ini, imigran Afghanistan, Bengali, dan Pakistan yang masuk ke India secara ilegal pada tahun 2014 mungkin dapat memperoleh kewarganegaraan India lebih cepat jika mereka beragama Buddha, Kristen, Hindu, Jain, Sikh, atau Zoroastrian. Para migran Muslim tidak berhak atas kemungkinan tersebut.
Menurut ilmuwan politik India terkemuka Pratap Bhanu Mehta, ini mewakili “artikulasi hukum pertama bahwa India, bisa dibilang, adalah Tanah Air bagi umat Hindu.” Orang kedua Modi, Menteri Dalam Negeri Amit Shah, percaya bahwa Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan hanyalah permulaan. Dia mendesak setiap orang India untuk menunjukkan dokumen bukti kewarganegaraan sebagai bagian dari pembuatan daftar warga negara. Banyak Muslim India khawatir bahwa upaya ini akan membuat pemerintah mencabut kewarganegaraan mereka.
Nasionalis Hindu yang diberdayakan oleh undang-undang diskriminatif pemerintahan Modi telah menghasut serangan kekerasan terhadap Muslim dan agama minoritas lainnya. Sebuah laporan oleh India Spend menemukan bahwa “Muslim adalah target dari 51 persen kekerasan yang berpusat pada masalah sapi selama hampir delapan tahun (2010 hingga 2017) —dan 84 persen dari 25 orang India tewas dalam 60 insiden. Sebanyak 97 persen dari serangan ini dilaporkan setelah pemerintah Narendra Modi berkuasa pada Mei 2014.”
Pada Februari 2020, massa menggerebek, membakar, dan menjarah masjid serta rumah dan fasilitas bisnis Muslim. Setidaknya tiga puluh tujuh Muslim dibunuh, dibakar hidup-hidup, atau dipukuli. Investigasi independen yang menyelidiki rangkaian serangan ini menemukan bahwa polisi mendukung kekerasan tersebut. Modi tetap bungkam atas serangan itu, kemudian mengajukan permohonan yang tidak jelas untuk “perdamaian dan persaudaraan.”
Seseorang dapat berargumen bahwa apa yang dilakukan Cina di Hong Kong lebih buruk. Pasti ada argumen moral dan hukum yang kuat untuk merendahkan Cina. Namun, sementara Cina telah dikutuk dan diberi sanksi, berulang kali, oleh para pemimpin kedua partai politik AS, relatif sedikit yang mereka katakana, dan lebih sedikit lagi yang telah dilakukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Modi.
Orang Rohingya (kelompok etnis yang mayoritas terdiri dari orang-orang yang beragama Islam) adalah salah satu dari beberapa kelompok etnis minoritas di Myanmar yang telah lama ditindas militer, yang dekat dengan kelompok etnis Budha yang dominan. Rohingya harus melarikan diri dari Myanmar setelah serangan kekerasan di desa mereka dari pasukan keamanan, yang dimulai pada Agustus 2017.
Setelah militer Myanmar dikerahkan ke Negara Bagian Rakhine, dua divisi infanteri yang dikenal karena kebrutalan mereka, kelompok perlawanan Rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang tiga puluh pos polisi pada 25 Agustus 2017. Massa militer dan Buddha kemudian membakar desa Rohingya.
Pada bulan pertama, pasukan dan massa Myanmar menewaskan tidak kurang dari 6.700 orang Rohingya, setidaknya 730 di antaranya adalah anak-anak yang berusia di bawah lima tahun. Sejumlah besar wanita dan gadis Rohingya diperkosa. Jumlah desa yang terbakar atau hancur mencapai sekitar 392, termasuk 37.700 bangunan, yang mencakup hampir 40 persen dari semua rumah. Lebih dari tujuh ratus ribu orang Rohingya terpaksa meninggalkan daerah itu.
Dalam salah satu pembantaian yang terjadi di Tula Toli, yang juga dikenal sebagai Min Gyi, “[s] orang-orang Myanmar menembak Muslim Rohingya yang melarikan diri dan menangkap ratusan orang lainnya,” kemudian menghabiskan waktu berjam-jam untuk membunuh semua pria, memperkosa wanita serta membunuh anak-anak. Setelah Rohingya melarikan diri, tentara dan petugas polisi bersama-sama membakar rumah Rohingya untuk mencegah mantan penghuninya kembali.
Bangladesh telah menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya yang dipaksa keluar dari Myanmar. Kamp pengungsi Kutupalong menampung lebih dari enam ratus ribu pengungsi. Kondisi kehidupan di kamp-kamp ini menyedihkan, namun Rohingya takut kembali ke Myanmar, jangan sampai mereka juga terbunuh.
Tidak masalah jika apa yang dilakukan terhadap Muslim ini kurang atau lebih meresahkan daripada apa yang Cina lakukan terhadap Muslimnya. Fakta bahwa Amerika Serikat ingin tidak mengganggu militer Myanmar, dengan harapan membuat bangsa ini bergabung dengan koalisi anti-Cina Indo-Pasifik, seharusnya tidak menghentikan Amerika Serikat dan sekutunya untuk lebih mengutuk pembersihan etnis ini. AS juga bisa menekan militer untuk mengizinkan Rohingya dipulangkan dengan selamat.
Hal ini, pada gilirannya, mengharuskan pemerintah Myanmar memulihkan kewarganegaraan Muslim Rohingya yang mereka cabut. Amerika Serikat berperang di Kosovo untuk menghentikan tindakan merupakan pembersihan etnis. Satu pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak boleh ditoleransi, apa pun skalanya. [The National Interest]
Amitai Etzioni adalah seorang profesor Hubungan Internasional di The George Washington University.
