John McBeth di Asia Times menulis, memang Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai presiden, tetapi dengan pandemi yang membuat rencana periode keduanya berantakan, dia jelas ingin melestarikan apa yang tersisa dari warisannya
JERNIH– Pemerintah Indonesia telah meningkatkan tekanan terhadap pemimpin Islam yang baru pulang dari luar negeri, Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). Dengan tegas Presiden Joko Widodo dan pejabat pemerintahan senior memperingatkannya bahwa gangguan demokrasi dan persatuan nasional tidak akan ditoleransi.
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dipecat karena membiarkan simpatisan Habib Rizieq berkerumun tanpa masker saat menyambut kepulangannya 10 November lalu dari Arab Saudi, dan seiring kerumunan orang berdesakan di jalan pusat kota untuk pernikahan putri HRS beberapa hari kemudian.
Dua kapolda secara resmi dibebastugaskan pada 16 November, dengan alasan gagal menegakkan protokol virus corona dan menutup fasilitas umum secara tidak sah.
Polisi mengundang HRS untuk diinterogasi, dan mengatakan mereka akan mengadakan pertemuan bersama Front Pembela Islam (FPI) di waktu mendatang, menunjukkan kekhawatiran yang ditunjukkan Jokowi tentang ancaman terhadap “proses demokrasi dan persatuan, terutama kekerasan”.
Asia Times menulis, para pengamat mengatakan, Jokowi lengah oleh kekuatan dukungan untuk HRS, yang kemungkinan memiliki pengaruh besar menjelang Pilpres 2024. John McBeth di Asia Times menulis, memang Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai presiden, tetapi dengan pandemi yang membuat rencana periode keduanya berantakan, dia jelas ingin melestarikan apa yang tersisa dari warisannya, dan juga untuk memastikan negara ini tetap pada jalurnya sebagai negara sekuler dalam menghadapi konservatisme Muslim yang berkembang.
Khawatir tentang gejolak politik di masa depan, Jokowi memperingatkan HRS dan FPI-nya bahwa polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap pertemuan yang tidak dapat diatur, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan besar kasus COVID-19 baru.
Setelah stabil dalam kisaran 3.000-4.000 kasus baru per hari selama beberapa bulan, infeksi baru di seluruh negeri tiba-tiba melonjak lebih dari 5.000, sehari setelah libur panjang baru-baru ini. Jakarta menjadi rumah bagi 25 persen dari semua kasus di Indonesia.
Diapit Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Mahfud MD mengemukakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, terutama yang ditimbulkan oleh kerumunan ratusan ribu orang yang membanjiri bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut HRS.
“Pelanggaran nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini, bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan delapan bulan terakhir,”kata Mahfud.
Satpol PP sebelumnya mendenda HRS Rp 50 juta karena mengabaikan protokol kesehatan, dengan gagal membatasi jumlah tamu di pesta pernikahan putrinya, dengan sekitar 10 ribu tamu undangan, yang berlangsung di Tanah Abang.
Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (mantan kapolri dan spesialis kontra-terorisme) untuk menghukum “para pemimpin daerah” yang belum cukup tegas dalam menegakkan penggunaan masker, jarak fisik, dan tindakan perlindungan lainnya.
Para pengamat mengatakan, meski Jokowi memberikan izin untuk kembalinya HRS, dia tampaknya kecewa atas kegagalan badan intelijen untuk memprediksi jumlah kerumunan massa di bandara, yang membatalkan penerbangan dan menciptakan kemacetan lalu lintas sepanjang puluhan kilometer.
Sementara itu, menikmati statusnya yang terus berkembang, HRS dan 15 orang rombongannya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pengikutnya, yang diperkirakan lebih dari 15 juta dan sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Barat.
Para analis setuju, saat ini tidak ada alasan untuk melemahkan Jokowi ketika dia sudah kesulitan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi. Namun, tulis McBeth, sebagai seorang populis garis keras yang menikmati pengaruh besar, HRS juga tidak akan membuat segalanya lebih mudah bagi Jokowi. [Asia Times]
