BNPT Harap Peran Aktif Pihak Swasta Cegah Radikalisme-Terorisme
JAKARTA – Paham kekerasan seperti radikalisme dan terorisme dapat menjangkiti siapa saja tanpa terkecuali. Karena itu, perlu peran bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah dan swasta untuk mencegahnya.
Hal tersebut diungkapkan Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, pada kegiatan Kalbe Security Summit di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
“Intinya kita memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, kemudian bagaimana cara kita menghadapi bahaya radikalisme dan terorisme, jangan sampai masuk ke indonesia apalagi sampai menyebar ke kalangan swasta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, radikal terorisme merupakan masalah bangsa. Oleh sebab, pihaknya mendorong pihak swasta yang lain juga membuat kegiatan serupa, yakni pemberian materi wawasan kebangsaan dan bahaya radikalisme-terorisme.
“Selama ini swasta sangat jarang disentuh terkait masalah radikal terorisme,” katanya.
Jika menemukan berita yang mencurigakan di media sosial (medsos), kata Hendri, maka sebaiknya di crosscheck terlebih dahulu, sehingga tidak ikut menyebarkan fitnah, apabila ternyata informasi tersebut adalah berita hoax.
“Ketika mendapatkan informasi di medsos, tolong di kroscek dahulu atau saring sebelum sharing,” kata dia.
Sementara, Senior Manager Eksternal Communication & CSR Kalbe Farma, Hadi Nugroho, mengapresiasi kehadiran Deputi I BNPT untuk memberikan materi pada kegiatan Kalbe Security Summit.
Menurutnya, dengan kegiatan itu pihaknya dapat memahami persoalan radikalisme dan bagaimana mengantasinya baik dilingkungan kantor maupun di kehidupan sehari-hari.
Senada dengan itu, Deputy Director Enseval Kalbe Farma, Yuniati Rahmat, mengaku apa yang disampaikan Deputi I BNPT dapat dijadikan pelajaran untuk pembinaan SDM di perusahaan ke depannya.
“Hari ini kami jadi bisa belajar banyak tentang paham kekerasan. Karena itu kami akan hati-hati lagi dalam rekrutmen dan pembinaan SDM, agar tidak terpapar hal-hal negatif yang kontra produktif untuk perusahaan,” ujarnya.
“Kami juga akan tetap menjaga agar perusahaan kami tidak membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan lainnya,” Yuniati menambahkan. [Fan]