Dengan kritik tersebut, dia bilang kalau dirinya tengah memperjuangkan masyarakat Kalimantan yang masih belum sejahtera.
JERNIH-Ketika mendatangi Bareskrim Mabes Polri guna memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA, Edy Mulyadi kembali menyampaikan permohonan maafnya sambil tetap mengkritik kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia juga bilang, kalau musuhnya bukan penduduk Kalimantan.
“Saya kembali minta maaf, saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu segala macam tidak. Saya sekali lagi minta maaf kepada sultan sultan. Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa sebagainya. Termasuk suku sukunya. Suku Paser, Suku Kutai segala macam. Termasuk suku dayak tadi, semuanya saya minta maaf,” kata Edy di hadapan wartawan yang menemuinya di Bareskrim Mabes Polri, Senin (31/1).
Edy menyebutkan, dirinya menolak rencana pemindahan ibu kota dan tetap akan mengkritisinya. Sebab dia bilang, uang yang akan digunakan sebagai ongkos pemindahan termasuk pembangunannya, bisa digunakan bagi kepentingan lain.
Soalnya, dia bilang banyak kajian penting yang harus diperhatikan seperti tidak tepatnya waktu dan uang anggaran seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, membangun ekonomi serta memompa kinerja ekonomi di dalam negeri.
“Bukan untuk membangun,” katanya.
“Coba ingat ya yang kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang yang ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya,” ujarnya menyambung pernyataannya.
Dengan kritik tersebut, dia bilang kalau dirinya tengah memperjuangkan masyarakat Kalimantan yang masih belum sejahtera.[]
