FREETOWN-Pemerintah Sierra Leone mengijinkan kembali para pelajar putri dalam keadaan hamil, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keputusan tersebut diambil setelah Pengadilan regional Afrika (Ecowas) mencabut peraturan pemerintah Sierra Leone yang melarang para pelajar putri yang hamil untuk bersekolah.
Pengadilan regional Afrika adalah Pengadilan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (Ecowas). Pengadilan tersebut menganggap peraturan yang dibuat pada 2015, yang melarang pelajar putri hamil bersekolah adalah sebuah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia..
Larangan yang diskriminatif tersebut dibuat pemerintah Sierra Leona ketika banyak terjadi kehamilan di kalangan remaja putri sebagai dampak wabah Ebola. Beredar rumor anak-anak perempuan tersebut terpaksa menyerahkan tubuhnya untuk mendapat imbalan obat, vaksin maupun perawatan medis lainnya.
Kehamilan di usia remaja merupakan salah satu masalah besar di Sierra Leone, di mana terdapat 30 persen perempuan muda yang hamil dan sebagian besar masih berusia sekitar 18 tahun. Terlebih saat terjadi wabah Ebola dinegara tersebut.
Keputusan Pengadilan regional Afrika disambut baik oleh kelompok Amnesty International dan berharap keputusan tersebut segera diikuti oleh negara-negara lain yang memiliki larangan serupa, seperti Tanzania dan Guinea Equatorial
Direktur Organisasi Women Against Violence and Exploitation in Society (Waves), Hannah Yambasu, menyambut dengan sangat gembira keputusan pengadilan dan menganggap keputusan tersebut milik seluruh perempuan Sierra Leona
“Kemenangan ini milik seluruh perempuan di Sierra Leone yang telah mendapat perlakuan tidak manusiawi karena status mereka sejak 2014,” kata Hannah, Jumat (13/12).
Ketika krisis karena Ebola sudah terkendali, Pemerintah Sierra Leone menyiapkan sekolah paralel bagi siswi yang hamil dengan alasan untuk melindungi anak-anak lain yang tidak mengalami hal itu. Namun Ecowas memutuskan keberadaan sekolah parallel tidak optimal dan diskriminatif, karena para siswa hanya mendapat empat mata pelajaran selama tiga hari dalam sepekan.
Ecowas, juga mendorong Pemerintah Sierra Leone mengintegrasikan kelas-kelas pendidikan seksual ke dalam kurikulum nasional untuk memerangi kehamilan remaja dan meningkatkan kesadaran seputar kontrasepsi.
Hingga saat ini kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat sangat tinggi. Dalam laporan kepolisian Sierra Leona tercatat kekerasan seksual yang terjadi pada 2018, sebanyak 8.505 kasus pemerkosaan dimana 2.579 diantaranya melibatkan anak di bawah umur.
(tvl)
