Diminta Kembali Bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP), Muhammadiyah Masih Ogah
Rapat itu digelar khusus untuk membahas permintaan Mendikbud Nadiem Makarim yang berkunjung ke Muhammadiyah, Selasa (28/7) lalu.
JERNIH—Sikap Muhammadiyah dalam Program Organisasi Penggerak (POP) pendidikan yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap kukuh. Persyarikatan itu masih menolak untuk kembali bergabung.
Ketegasan sikap Muhammadiyah tersebut dikemukakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Menurut Mu’ti, hal tersebut merupakan hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), yang digelar di Jakarta, Senin (3/8).
”Rapat memutuskan Muhammadiyah untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP,”kata Mu’ti. Rapat itu digelar khusus untuk membahas permintaan Mendikbud Nadiem Makarim yang berkunjung ke Muhammadiyah, Selasa (28/7) lalu. Kunjungan Mendikbud itu seiring sikap Muhammadiyah yang mundur dari seleksi POP. Langkah tersebut kemudian diikuti organisasi besar lainnya, yakni NU dan PGRI.
”Muhammadiyah mengapresiasi silaturrahim Mendikbud dan meminta mengevaluasi program POP. Mendikbud saat itu memang sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP,” ujarnya.
Namun terkait permintaan Mendikbud agar Muhammadiyah bergabung kembali, rapat pimpinan bersama sepakat untuk tetap mundur. Alasannya, kata Mu’ti, saat ini ini sekolah-madrasah dan perguruan tinggi Muhammadiyah sedang fokus dalam penerimaan siswa baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi covid-19.
Namun demikian, meski tidak ikut dalam POP, Muhammadiyah tetap komitmen membantu pemerintah memajukan pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah akan mengadakan pelatihan guru dengan biaya sendiri.
Ketua Majelis Dikdasmen Baidhowi menjelaskan, Muhammadiyah mundur karena melihat yang lolos verifikasi ternyata banyak sekali. Ada 156 lembaga. Bahkan lembaga yang sudah sangat mampu dan biasa memberi CSR juga lolos POP yang akan mendapat bantuan pemerintah.
Kriteria seleksi pun menurut Baidhowi tidak jelas. Ia menunjuk lolosnya Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Ada pula organisasi-organisasi masyarakat yang baru muncul beberapa tahun terakhir yang belum diketahui rekam jejaknya, diberi bantuan pemerintah dari dana APBN.
”Muhammadiyah khawatir kalau dalam pengelolaan bantuan pemerintah susah dikendalikan dan hasilnya tidak bagus sehingga akan merugikan keuangan negara. Itu yang membuat Muhammadiyah mundur,” kata dia.
Program POP telah diluncurkan Kemendikbud sejak 10 Maret lalu. Program itu merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kemendikbud yang fokus mencapai hasil belajar siswa dalam peningkatan numerasi, literasi, dan karakter. [ ]
