Disebut Tak Paham Budaya Korporasi, Adian Napitupulu Serang Balik Arya Sinulingga
“Pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang diumumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar dan sok tahu yang akut. Masih banyak perusahaan pelat merah yang menerapkan keterbukaan dalam seleksi jabatan komisaris” (Adian Napitupulu)
JAKARTA—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi I Adian Napitupulu merespon penyataan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga yang menuding Adian tak paham budaya korporasi.
“Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan bahwa saya, Adian Napitupulu, tidak mengerti tentang korporasi. Selanjutnya, Arya katakan bahwa dalam budaya korporasi tidak pernah ada lowongan direksi dan komisaris yang dipulikasikan terbuka,” ucap Adian pada Sabtu (25/7/2010, dikutip dari Kompas.com.
Adian menuturkan, sudah wajar jika proses seleksi perusahaan negara dilakukan secara terbuka. Rangkaian rekrutmen, menurutnya, haruslah diumumkan ke publik, terlepas jika kandidatnya berasal dari partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) ini juga menyinggung pernyataan Arya bahwa tidak pernah ada lowongan direksi dan komisaris perusahaan yang diumumkan ke publik. Menurut Adian, pernyataan tersebut merupakan sebuah kesalahan besar.
Adian menambahkan, beberapa BUMN justru telah melakukan pembukaan lowongan jabatan tersebut, seperti Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim, dan PT Jateng Petro Energi.
“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang diumumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar dan sok tahu yang akut,” tutur Adian.
Sekretaris Jenderal Perhimbunan Nasional Aktivis (PENA) 98 ini mengungkap, masih banyak perusahaan pelat merah yang menerapkan keterbukaan dalam seleksi jabatan komisaris.
Ia menambahkan bahwa BUMN merupakan aset negara yang pengelolaanya harus transparan. Dan oleh karena statusnya sebagai aset negara, maka Komisaris BUMN adalah pejabat publik.
“Pernyataan kedua dari stafsus [menteri] BUMN yang saya anggap juga sebagai pernyataan menteri atau setidaknya sesuai dengan arahan menteri, adalah bahwa Direksi dan Komisaris BUMN itu bukan pejabat publik. Nah, menurut saya, itu pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, tapi nafsu bicara saja,” terang Adian.
Pernyataan-pernyataan Adian ini merupakan jawaban atas kritik yang disampaikan Arya terkait isu pengisian jabatan Direksi dan Komisaris BUMN yang disoal Adian.
Berita Terkait : Adian Napitupulu: 6.000 Sampai 7.200 Komisaris dan Direksi BUMN Adalah Titipan
Sebelumnya dikabarkan, Adian menyebut bahwa 6.000 sampai 7.200 orang direksi dan komisaris yang duduk di BUMN adalah orang titipan. Ia mencurigai, sekitar lima ribuan orang dari jumlah sebanyak itu bisa jadi merupakan titipan para mafia di berbagai sektor usaha sebab tidak ketahui asal-usulnya.
Pendiri Forum Kota (Forkot) ini juga mengkritisi mekanisme pemilihan jabatan petinggi BUMN itu yang dinilainya tidak transparan.
Atas kritik tersebut, Arya jutru balik menuding bahwa Adian tidak paham budaya korporasi. Menurutnya, pemilihan direksi dan komisaris dalam sebuah perusahaan tidak pernah dilakukan secara terbuka sebab kedua jabatan itu bukan jabatan publik.
Kementerian BUMN sendiri bekali-kali menyatakan bahwa seleksi petinggi BUMN sudah sesuai prosedur dan bebas dari tekanan dari pihak mana pun. Pemilihan pejabat perusahaan pelat merah itu diklaim dilakukan dengan mengedepankan kompetensi dan perpedoman pada aturan yang berlaku.
