Komisi III menyebut, alasan keberatan penyelenggaraan Pilkada bulan Desember 2020 karena belum ada kepastian selesai. Bagi komisi III keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
JAKARTA- Pilkada Serentak 2020 pada Desember nanti bukanlah harga mati bagi daerah yang akan menggelarnya di tengah masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi, dalam diskusi “Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi” yang disiarkan secara virtual, pada Sabtu (25/7/2020).
“Bukan harga mati itu artinya kami melihat bukan hanya per daerah, tetapi lebih detail lagi per TPS. Apakah di TPS tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan Pencoblosan, apakah di desa ini memungkinkan dilaksanakan, atau mungkin satu kecamatan. Kita tidak tahu pada saat nanti apakah memungkinkan dilaksanakan pencoblosan. ” kata Arwani menjelaskan maksud bukan harga mati.
“Jadi, saya katakan pilkada bukan harga mati, terutama nanti di TPS tertentu yang memang zona merah atau merah sekali,” kata Arwani lebih lanjut.
Arwani yang saat ini menjabat Wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan risalah rapat dan pernyataan anggota Komisi II DPR. Menurut Arwani aggota Dewan sebetulnya merasa berat menyetujui pilkada dilaksanakan tahun ini. Terutama karena asumsi hingga saat ini belum bisa meyakini tren penyebaran Covid-19, kapan berakhir.
“Pada akhirnya kita melihat sekarang ini tidak ada gejala menurun, bahkan menaik trennya,”.
Alasan lain keberatan pelaksanaan Pilkada bulan Desember adalah alasan keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Namun, akhirnya DPR akhirnya menerima rencana pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang, karena argumen pemerintah saat itu adalah menginginkan agenda-agenda politik tidak tertunda lebih lama, dan ketidakpastian kapan Covid-19 selesai.
“Karena justru ketidaktahuan atau ketidakpastian selesainya Covid-19 ya sudah kita laksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,”.
“Inilah syarat yang menurut kami menjadikan penyelenggaraan pilkada Desember 2020 bukan jarga mati,” kata Arwani yang biasa dipanggil Gus Aang.
Pernyataannya tentang Pilkada bulan Desember bukan harga mati diperkuat dengan rapat terakhir dengan pemerintah, KPU, dimana dari 270 daerah yang menggelar pilkada ada 40 di antaranya zona merah, 99 oranye, 72 kuning, 43 hijau.
“Kami tidak tahu apakah yang 43 hijau dulu itu sudah berubah status atau belum,” .
(tvl)
