Crispy

Harga Minyak Goreng hingga Cabai Meroket, Megawati Sebut-sebut Nama Jokowi

“Pak Jokowi, bayangkan, saya kan sering lihat kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya? “

JAKARTA – Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang semakin meroket, rupanya menjadi perhatian Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri. Bahkan sempat mempertanyakan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Jokowi, bayangkan, saya kan sering lihat kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya?,” ujarnya saat Peringatan HUT Ke-49 PDIP secara daring, di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Meski Indonesia sudah merdeka 76 tahun, namun permasalahan serupa masih terus terjadi. Karena itu, apa yang diungkapkannya merupakan kritik kepada pemerintah.

“76 tahun merdeka masa sih begitu aja, gimana salahnya, ini auto kritik. Saya juga mengkritik ketika (masih) di DPR,” kata dia.

Menurut dia, kenaikan bahan pokok telah terjadi sejak dirinya menduduki kursi DPR. Karena itu, kerap menanyakan kenaikan harga sembilan bahan pokok, terutama cabai dan hasil pertanian lainnya kepada para petani.

“Karena daerah saya Jawa Tengah. Saya menanyakan kenapa dan kenapa,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk meminimalisir peningkatan harga sembako. Salah satunya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan intervensi atau operasi pasar dengan menyebarkan sebanyak 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022 mendatang.

“BUMN melakukan operasi pasar, artinya kami melakukan intervensi di mana sampai Mei 2022 kami akan melakukan intervensi sekitar 3,7 juta liter minyak goreng,” ujarnya.

Ia mencontohkan, langkah tersebut juga pernah dilakukan ketika harga masker di masa awal pandemi Covid-19 sangat mahal. Karena itu, pihaknya melakukan hal yang sama ketika harga minyak goreng mahal, akibat harga kelapa sawit naik.

“Jika harga kelapa sawit jatuh, yang risau adalah petani dan pengusaha, sehingga jika yang terjadi sebaliknya maka yang risau adalah konsumen,” kata dia.

“Inilah ekonomi, maka sejak kemarin Presiden RI Joko Widodo menugaskan tidak hanya kepada BUMN namun kepada seluruh pelaku usaha swasta untuk menggelar operasi pasar 1,25 miliar liter minyak goreng,” Erick menambahkan.

Kegiatan itu tidak mungkin hanya dilakukan BUMN sendiri. Apalagi BUMN sebagai perusahaan kelapa sawit hanya memiliki empat persen market share sedangkan mayoritas dipegang oleh swasta.

Back to top button