Rasyid menjelaskan, sektor imigrasi kini diposisikan sebagai penggerak ekonomi. Salah satunya melalui penyederhanaan regulasi visa, termasuk Business Visa dan Golden Visa, yang diharapkan mempercepat arus investasi serta masuknya pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia. Di saat yang sama, digitalisasi layanan terus diperkuat. Penambahan autogate di berbagai titik pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperketat pengawasan lalu lintas orang.
JERNIH– Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai menggeser arah kebijakan. Tak lagi berhenti pada urusan administratif, sektor ini didorong menjadi instrumen strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menyebut transformasi itu bertumpu pada implementasi 15 Program Aksi Menteri. Program ini menjadi dasar perubahan kelembagaan yang lebih adaptif, modern, dan berdampak luas. “Imigrasi hari ini harus mampu menjadi fasilitator pembangunan, bukan hanya penjaga pintu masuk negara,” kata Rasyid.
Ia menjelaskan, sektor imigrasi kini diposisikan sebagai penggerak ekonomi. Salah satunya melalui penyederhanaan regulasi visa, termasuk Business Visa dan Golden Visa, yang diharapkan mempercepat arus investasi serta masuknya pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia.
Di saat yang sama, digitalisasi layanan terus diperkuat. Penambahan autogate di berbagai titik pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperketat pengawasan lalu lintas orang.
Penguatan pengamanan wilayah perbatasan juga berjalan paralel dengan edukasi hukum kepada masyarakat desa. Langkah ini ditujukan untuk menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Pada sektor pemasyarakatan, arah kebijakan juga berubah. Pendekatan represif mulai ditinggalkan, digantikan dengan model pembinaan yang produktif dan berkelanjutan. “Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke masyarakat,” kata Rasyid.
Program pembinaan itu mencakup pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pengembangan UMKM berbasis karya warga binaan. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Kementerian juga membangun dapur sehat untuk pemenuhan gizi, serta menyediakan pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan. Tujuannya, menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
Di sisi lain, pemanfaatan energi terbarukan seperti solar cell dan biogas mulai dikembangkan, terutama di wilayah 3T dan perbatasan. Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Kehadiran negara juga diperkuat melalui kegiatan bakti sosial, termasuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis.
Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan vokasi dan pembelajaran digital berbasis MOOC. Dukungan fasilitas seperti rumah dinas juga disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur.
Rasyid mengatakan, keseluruhan program tersebut merupakan bagian dari reformasi menyeluruh di kementerian. Tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pelayanan dan pemberdayaan. “Ini arah baru—imigrasi yang berdaya saing global dan pemasyarakatan yang produktif, humanis, serta berkelanjutan,” katanya. [rls]
