Miko membandingkan sikap anggota dewan dengan petugas kesehatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi namun mereka tidak meminta keluarganya mendapa prioritas vaksin.
JERNIH-Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) menanyakan sikap DPRD DKI Jakarta yang meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) agar memberi vaksinasi Corona pada keluarga mereka.
Bagi Miko, apa yang dilakukan para legislator tersebut adalah tindakan yang salah kaprah. Sebab, apabila seseorang sudah menerima vaksin, bukan berarti seluruh anggota keluarganya mendapat fasilitas serupa.
“Inilah kesalahan orang Indonesia. Pada saat dirinya sudah disuntik, maka keluarganya harus disuntik juga. Itu yang salah,”kata Miko, pada Jumat (5/3/2021).
Miko juga menyebut apa yang dilakukan DPRD DKI sangat berlebihan. Sebab, petugas kesehatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saja tidak meminta keluarga mereka mendapat prioritas vaksin.
“Saya saja yang disuntik. Itu anak saya dokter, kedua saya juga dokter. Istri saya belum disuntik, karena dia belum dokter. Saya enggak minta untuk istri dan anak saya (yang bukan dokter) disuntik vaksin,” kata Miko menjelaskan bagaimana keluarganya yang dokter tidak meminta prioritas vaksinasi.
Para Anggota dewan saat ini telah mendapat vaksinasi Corona sebab mereka masuk kelompok yang diprioritaskan mendapat vaksin. Kini mereka berusaha agar keluarga mereka juga mendapatkan vaksinasi dengan alasan keamanan.
Namun Pemprov DKI Jakarta nampaknya tidak merespon permintaan tersebut dengan alasan vaksin yang tersedia sangat terbatas.
Alih-alih menuruti permintaan anggota Dewan, Pemprov DKI justru tetap memilih memberi vaksin kepada warga, terutama warga yang menjadi prioritas, seperti tenaga kesehatan, pedagang pasar, guru, atlet, awak media, dan lansia.
“Semuanya mengajukan boleh, namun demikian vaksin ini terbatas,” kataWakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mengomentari kehendak legislator DKI tersebut, (tvl)
