Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai pemilihan desain Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dan polemik yang mengiringinya tidak boleh melupakan nasib Jakarta.
JERNIH – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan urusan pemilihan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur termasuk pemilihan desainnya merupakan hasil persetujuan Presiden Joko Widodo. Ia hanya mengingatkan pemindahan ibu kota negara tidak boleh melupakan nasib Jakarta.
“Desain ibukota, desain itu subjektif. Selama presidennya suka ya terserah presiden sebenarnya. Karena tidak ada di wilayah kita untuk komentari. Jadi per hari ini presidennya suka dengan desain yang ada, kita apresiasi karena itu peristiwa bersejarah,” ujar Ridwan Kamil yang juga seorang arsitek di sela kunjungannya di Bali, Selasa (18/1/2022).
Menurut dia, sejak zaman dulu Ibu Kota selalu dibangun berdasarkan sudut pandang keinginan seorang Presiden. Hal itu terjadi sejak Ir Soekarno menjabat sebagai Presiden RI pertama. “Jadi Jakarta hari ini, seleranya Bung Karno. Nggak perlu dipertanyakan kenapa Istiqlal bentuknya begitu, Monas begitu, karena itu selera pemimpin pada zamannya,” katanya.
Hal yang terpenting mengenai sebuah Ibu Kota, katanya, adalah bisa membanggakan masyarakatnya. Mengenai perpindahannya pun harus diterima baik, tinggal yang dibahas adalah nasib Jakarta ke depannya.
“Karena kita sudah memutuskan secara resmi Ibukota Indonesia kan pindah. Yang harus ditanyakan justru Jakarta setelah ditinggal, jadi apa. Judulnya itu dia juga belum pernah dibahas,” katanya.
Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berlanjut. Pemerintah terus menggodok konsep dan landasan hukum proyek tersebut. Desain ibu kota negara baru juga terus dimatangkan.
Rencananya, konsep pemerintah daerah khusus akan diterapkan di ibu kota negara baru. Dengan konsep tersebut, IKN bakal dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri. Konsep ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). [*]
