Tiongkok menyoroti posisi unik Jepang sebagai satu-satunya negara non-nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) yang diizinkan memiliki teknologi pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. Teknologi ini memungkinkan Tokyo mengekstrak plutonium tingkat senjata (weapons-grade plutonium).
JERNIH – Selama dekade terakhir, Jepang dikenal sebagai negara dengan komitmen anti-nuklir paling teguh di dunia. Namun, sebuah laporan terbaru dari Tiongkok memicu guncangan hebat dengan mengeklaim bahwa Tokyo secara diam-diam telah membangun kapabilitas untuk memproduksi senjata nuklir dalam waktu sekejap atau “virtual overnight”.
Laporan setebal 30 halaman berjudul “Ambisisi Nuklir Pasukan Sayap Kanan Jepang: Ancaman Serius bagi Perdamaian Dunia” resmi dirilis oleh asosiasi kontrol senjata Tiongkok (CACDA). Dokumen ini menuding bahwa di balik topeng “Tiga Prinsip Non-Nuklir”, Jepang sebenarnya sudah menimbun bahan baku senjata pemusnah massal.
Tiongkok menyoroti posisi unik Jepang sebagai satu-satunya negara non-nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) yang diizinkan memiliki teknologi pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. Teknologi ini memungkinkan Tokyo mengekstrak plutonium tingkat senjata (weapons-grade plutonium).
“Jepang mungkin telah memproduksi plutonium tingkat senjata secara rahasia dan memiliki kapasitas teknis serta ekonomi untuk mencapai persenjataan nuklir dalam waktu singkat,” tulis laporan tersebut.
Laporan itu merinci beberapa poin krusial. Jepang diduga memiliki sekitar 40 kg plutonium tingkat senjata yang dihasilkan dari reaktor eksperimental Joyo sebelum desain intinya diubah pada 1994. Tokyo sudah memiliki platform operasional yang mampu meluncurkan senjata nuklir, termasuk fondasi teknologi untuk membangun kapal selam dan kapal induk bertenaga nuklir.
Pergeseran Haluan di Bawah PM Sanae Takaichi
Tudingan Beijing ini muncul di tengah perubahan drastis kebijakan pertahanan Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sejak menjabat pada Oktober 2025, Takaichi secara terbuka mulai mempertanyakan relevansi “Tiga Prinsip Non-Nuklir” (tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir di wilayah Jepang).
Dalam berbagai kesempatan, PM Takaichi dan mendiang mantan PM Shinzo Abe telah melontarkan gagasan yang dulunya tabu. Ia menyarankan agar Jepang berbagi senjata nuklir dengan AS, serupa dengan model beberapa negara NATO.
Takaichi juga secara resmi menyatakan tidak menutup kemungkinan bagi Jepang untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir guna meningkatkan daya getar (deterrence). Sementara seorang pejabat senior di kantor PM dilaporkan sempat berujar anonim, “Pada akhirnya, negara harus dibela oleh diri sendiri. Jepang juga harus memiliki senjata nuklir.”
Beijing juga menggunakan pernyataan lama mantan Presiden AS Joe Biden sebagai bukti pendukung. Pada 2016, dalam wawancara dengan PBS, Biden pernah mengungkapkan percakapannya dengan Xi Jinping tentang potensi nuklir Jepang.
“Apa yang terjadi jika Jepang bisa menjadi negara nuklir besok? Mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya hampir dalam semalam,” ujar Biden kala itu. Pernyataan ini kini digunakan Tiongkok untuk melegitimasi ketakutan mereka bahwa Jepang hanya tinggal “memasang baut terakhir” pada bom nuklir mereka.
Langkah Jepang memperkuat militer—termasuk anggaran pertahanan rekor USD 58 miliar tahun lalu—dipicu ancaman nyata dari Korea Utara yang agresif, militerisasi Tiongkok yang sangat cepat, serta invasi Rusia ke Ukraina.
Bagi Tokyo, mengandalkan “Payung Nuklir” Amerika Serikat mulai dirasa tidak cukup di tengah dunia yang makin tidak stabil. Namun, wacana nuklir ini menghadapi tantangan besar secara domestik. Sebagai satu-satunya bangsa yang pernah menderita serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mayoritas masyarakat Jepang masih sangat menentang kepemilikan senjata nuklir.
Beijing mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas guna meredam ambisi Tokyo. Namun, bagi para pengamat, laporan Tiongkok ini juga merupakan bagian dari perang informasi untuk membatasi ruang gerak Jepang dalam memperkuat pertahanan regionalnya.
