JERNIH – Pemerintah Jerman tidak akan menyetujui ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kanselir Friedrich Merz kemarin mengungkapkan keputusan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas rencana Israel memperluas operasi militernya di sana.
Sebelumnya, kabinet politik-keamanan Israel menyetujui rencana menduduki Kota Gaza, sebuah langkah untuk memperluas operasi militer meskipun munculnya kecaman di dalam dan luar negeri atas perang yang menghancurkan dan telah berlangsung hampir dua tahun tersebut.
Merz mengatakan adalah hak Israel untuk melucuti senjata Hamas dan mengupayakan pembebasan tawanan Israel. “Pemerintah Jerman yakin bahwa tindakan militer yang lebih keras di Jalur Gaza yang diputuskan oleh kabinet Israel tadi malam semakin mempersulit tercapainya tujuan-tujuan ini,” ujar Merz dalam sebuah pernyataan.
“Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan menyetujui ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut,” tambahnya.
Sekutu sayap kanan dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mendorong pendudukan total di Gaza sebagai bagian dari sumpahnya untuk membasmi militan Hamas, meskipun militer telah memperingatkan hal ini dapat membahayakan nyawa para tawanan yang tersisa.
Pembebasan tawanan dan negosiasi gencatan senjata merupakan prioritas utama Jerman, kata Merz, yang menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan warga sipil di Jalur Gaza.
Parlemen Jerman mengatakan pada bulan Juni bahwa lisensi ekspor untuk peralatan militer ke Israel senilai 485 juta euro (Rp9,1 triliun) diberikan antara 7 Oktober 2023 – awal perang – dan 13 Mei 2025.
