- Terjadi kegelisahan di kalangan PNS Myanmar.
- Junta Militer Myanmar tak punya cara lain mendapatkan tanbahan pasukan.
JERNIH — Junta militer Myanmar memaksa pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti wajib militer, terlibat dalam pertempuran di semua front untuk mempertahankan kekuasaan.
Mengutip dokumen pemerintah yang bocor, situs Irrawaddy memberitakan semua departemen di Yangon dan Naypyitaw diperintahkan membuat daftar staf yang memenuhi syarat angkat senjata. Daftar harus diserahkan hari ini, Rabu 21 Februari.
PNS laki-laki berusia 18-35 tahun, dan perempuan 18-27 tahun, dipastikan tidak akan luput dari wajib militer paksa. Junta militer membutuhkan tambahan pasukan menyusul kekalahan di semua front pertempuran di seluruh negeri.
Sebelumnya, junta militer mengaktifkan UU Wajib Militer untuk mendapat tambahan pasukan dalam waktu dekat. Terjadi kepanikan di kalangan warga usia produktif, yang berusaha lari ke luar negeri untuk menghindari wajib militer.
Kedubes Thailand di Yangon kebanjiran pemohon visa kerja. Departemen Imigrasi Myanmar dipenuhi pemohon passport mereka yang berusia antara 18-37 tahun.
Kini, kegelisahan muncul di kalangan PNS. Seorang pekerja di kantor bea cukai, misalnya, membenarkan adanya rekrutmen wajib militer di kalangan PNS.
“Daftar orang-orang yang layak ikut wajib militer harus diserahkan ke sebuah komite tingkat wilayah,” kata pekerja tak mau disebut nama itu. “Komite tingkat nasional yang akan memutuskan siapa yang layak dan tidak ikut wajib militer.”
Sebelumnya, junta militer juga mengaktifkan kembali pensiunan tentara yang masih sehat dan dianggap bisa bertempur. Sejumlah pensiunan dikabarkan telah kembali memegang senjata dan didistribusikan ke medan tempur.
