Pelaksanaan Pemilu tiap lima tahun sekali merupakan amanat konstitusi dan kekuasaan diatur hukum, bukan pengusaha.
JERNiH- Setelah Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survey-nya terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, meresponnya dengan menyatakan bahwa para pengusaha memang menginginkan agar Pemli diundur. Soalnya dia bilang, dunia usaha baru saja bangkit dari keterpurukannya akibat dihantam krisis kesehatan selama pandemi Covid-19.
Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat, tentu akan memberatkan.
“Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur. Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan,” kata Bahlil.
Tentu saja, pernyataan Bahlil tersebut mendapat tanggapan kontras. Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang mengatakan, kalau Pemilu memang sudah ditetapkan dalam konstitusi negaran dan akan selalu dilaksanakan lima tahun sekali.
Seperti diberitakan Pikiran Rakyat, Yos juga mengatakan, bahwa pernyataan Bahlil tersebut terlihat seperti juru bicara oligarki. Sebab pelaksanaan Pemilu tiap lima tahun sekali merupakan amanat konstitusi dan kekuasaan diatur hukum, bukan pengusaha.
“Kekuasaan itu diatur olh ukum. Hukumlah yg mengatur kekuasaan, bukan oleh pengusaha,” kata Yos Nggarang melalui akun Twitter pribadinya @yosnggarang.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan kalau bangsa Indonesia harus memilih persoalan yang jadi prioritas. Penyelesaian pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru melalui Pemilu 2024. Dengan menunda Pemilu hingga 2027, Bahlil mewakili suara pengusaha, yakin pertumbuhan ekonomi dan target investasi akan tercapai.
Di lain pihak, ekonom Rizal Ramli mengaku heran Bahlil mengurusi soal para pengusaha yang menginginkan Pemilu diundur. Dia pun menyarankan agar Kepala BKPM fokus di wilayah investasi saja.
“Ini kok Ketua BKPM ngurusin Pemilu, kepiye toh — tolong fokus urus investasi aja Bahlil,” kicau Rizal melalui akun Tiwtter pribadinya @RamliRizal.
