Investigasi mengungkap bahwa instansi kepolisian di seluruh Britania Raya telah menggelontorkan dana publik untuk membeli perangkat lunak yang dikembangkan dan “diuji coba” langsung pada warga Palestina di bawah pendudukan militer.
JERNIH – Di balik retorika diplomatik yang kerap mengkritik tindakan militer Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Pemerintah Inggris diam-diam terus memperkuat cengkeraman sistem keamanannya menggunakan teknologi pengawasan (spyware) buatan Israel.
Investigasi mengungkap bahwa instansi kepolisian di seluruh Britania Raya telah menggelontorkan dana publik untuk membeli perangkat lunak yang dikembangkan dan “diuji coba” langsung pada warga Palestina di bawah pendudukan militer.
Mengutip laporan Al Jazeerea, ironi ini memicu kemarahan aktivis hak asasi manusia. Di saat London menyuarakan keprihatinan atas krisis kemanusiaan di Gaza, uang pajak warga Inggris justru mengalir ke kantong perusahaan-perusahaan teknologi yang dituduh menjadi tulang punggung sistem apartheid dan penindasan digital di Timur Tengah.
Salah satu nama paling mencolok adalah Cellebrite, perusahaan forensik digital asal Israel yang memiliki hubungan erat dengan militer. Produk unggulan mereka mampu menembus kata sandi dan protokol keamanan pada ponsel pintar untuk menguras seluruh data di dalamnya.
Di wilayah pendudukan, teknologi Cellebrite telah digunakan secara masif oleh militer Israel terhadap ribuan warga Palestina yang ditahan. Namun, catatan publik menunjukkan bahwa sejumlah kepolisian Inggris justru memperbarui kontrak dengan perusahaan ini. Misalnya City of London Police memperbarui kontrak senilai £95.000 ($128.600) pada Juni tahun lalu.
Demikian pula Leicestershire Police menggelontorkan £328.688 ($445.300) untuk akses perangkat lunak serupa. Instansi lain seperti British Transport Police, Serious Fraud Office (SFO), hingga kepolisian Kent, Essex, dan Northumbria juga tercatat sebagai klien.
Meski Cellebrite membantah produknya disebut alat “peretasan” dan mengklaimnya sebagai “alat forensik legal”, kelompok HAM mencatat bahwa teknologi ini telah diekspor ke rezim-rezim garis keras di Myanmar hingga Belarus untuk membungkam jurnalis dan oposisi.
Mengubah Rekaman CCTV Menjadi ‘Daftar Pantau’
Tak hanya peretasan ponsel, pengawasan visual juga menjadi primadona. BriefCam, perusahaan yang didirikan menggunakan teknologi dari Universitas Ibrani Israel, telah menyediakan perangkat lunak pengawasan bagi Cumbria Police sejak 2022. Kepolisian Skotlandia pun dikabarkan tengah mempertimbangkan penggunaan serupa.
Platform BriefCam memungkinkan polisi untuk menyaring ribuan jam rekaman CCTV dalam sekejap. Fitur utamanya meliputi: pengenalan wajah dan plat nomor kemudian membangun watch list (daftar pantau) otomatis serta menyaring orang berdasarkan jenis kelamin, usia, pakaian, hingga pola pergerakan.
Teknologi ini adalah alat yang sama yang digunakan Kementerian Perumahan Israel untuk memantau keamanan di Yerusalem Timur yang diduduki secara ilegal. Amnesty International dalam laporannya menyebut bahwa teknologi seperti BriefCam berperan instrumental dalam “dominasi dan penindasan sistematis terhadap warga Palestina.”
Laporan lain menyoroti keterlibatan Corsight, perusahaan Israel yang digandeng melalui subkontrak oleh perusahaan Inggris, Digital Barriers. Corsight dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) untuk memainkan peran kunci dalam ekspansi mobil van pengenal wajah di seluruh negeri.
Menariknya, penggunaan teknologi Corsight di Gaza sempat memicu keberatan dari anggota militer Israel sendiri (Unit 8200) karena dianggap memiliki margin kesalahan yang berisiko. Namun, kekhawatiran itu tampaknya tidak menghentikan minat pemerintah Inggris untuk mengadopsinya.
“Pemerintah dan polisi seharusnya tidak memberikan kontrak kepada firma spyware Israel dalam kondisi apa pun,” tegas Ryvka Barnard, Deputi Direktur Palestine Solidarity Campaign.
Menurutnya, produk-produk ini dikembangkan dan disempurnakan melalui rezim pendudukan militer. Dengan membeli teknologi tersebut, Inggris secara tidak langsung mendanai pengembangan alat-alat baru yang digunakan untuk menyengsarakan warga Palestina.
Hingga laporan ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) dan Sekretaris Dalam Negeri Shabana Mahmood belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait etika pembelian teknologi tersebut.
Inggris kini menghadapi dilema moral. Di satu sisi, mereka berupaya menjaga citra sebagai pembela HAM internasional. Di sisi lain, efisiensi kepolisian mereka kini bergantung pada teknologi yang lahir dari laboratorium konflik paling berdarah di abad ini. Fenomena ini membuktikan bahwa cyberwarfare yang tidak teregulasi telah menjadi komoditas global, di mana penderitaan di satu belahan bumi menjadi solusi keamanan di belahan bumi lainnya.
