- Indonesia gagal menepati janji membayar 800 miliar won pada bulan ini.
- Jika Indonesia tak lagi menepati janji, Korsel tidak akan memberikan pesawat dan alih teknologi.
JERNIH — Jet tempur KF-21 Boramae, hasil kerja sama Indonesia-Korea Selatan (Korsel), telah mengudara. Presiden RI Joko Widodo diharapkan menyelesaikan pembayaran program ini saat berkunjung ke Seoul, 28 Juli.
Korea Times menulis Indonesia belum menepati janji untuk membayar bagiannya dari total biaya. Namun, tulis surat kabar Korsel itu di edisi online-nya, ada secercah harapan Indonesia akan menepati janji saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Korsel.
Presiden Joko Widodo akan bertemu Presiden Korsel Yoon Suk-yeol, dan keduanya diharapkan membahas dan mencapai kesimpulan masalah pembayarna program KF-1 Boramae.
Proyek KF-X, sebelum menjadi KF-21 Boramae, bertujuan membuat pesawat tempur dengan kemampuan lebih tinggi dibanding KF-16. Korsel-Indonesia menandatangani kesepakatan tahun 2010 untuk bekerja sama dalam proyek ini.
Dalam naskah kerja sama disebutkan Indonesia akan mendanai 1,6 triliun won atau Rp 18 triliun, atau 20 persen dari total biaya pengembangan yang mencapai 8,8 triliun won atau Rp 100,4 triliun, dengan imbalan sejumlah pesawat yang akan diproduksi TNI AU dan alih teknologi.
Indonesia, masih menurut Korea Times, gagal membayar 800 miliar won atau Rp 9,1 triliun pada bulan ini, dengan alasan masalah keuangan.
Perjalanan Presiden Joko Widodo ke Korsel diharapkan membawa makna ekstra ketika KF-21 menyelesaikan uji terbang perdana dengan sukses pada 19 Juli, setelah melewati pengembangan sejak dua dekade lalu.
Selama penerbangan perdana, jet tempur mengibarkan bendera Korsel dan Indonesia untuk menandai proyek bersama.
Seorang pejabat Korsel mengatakan masalah pembayaran progra KF-21 diperkirakan akan dibahas selama pertempuan kedua pemimpin.
November lalu, kedua pihak membuat kesepakatan baru bahwa Indonesia akan membayar 30 persen dari total pembayaran dalam bentuk barang, tapi diingkari.
“Kami gagal merevisi kontrak pada akhir kuartal pertama karena perubahan pemerintahan di Korsel,” kata pejabat itu. “Namun, Indonesia masih berkomitmen pada KF-X. Buktinya, 23 insinyur Indonesia masih bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI), dan kami yakin masalah pembayaran segera diselesaikan.”
Shin Jong-woo, peneliti senior di Forum Pertahanan dan Keamanan Korsel, mengatakan Badan Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) bertekad tidak mengirimkan KF-21 ke Indonesia sebelum pembayaran diselesaikan.
“Penerbangan KF-21 yang sukses akan memainkan peran positif dalam mengatasi masalah pembayaran yang terlambat saat Presiden Joko Widodo tiba di sini,” kata Shin.
Shin, yang melaukan perjalanan ke Farnborough International Airshow, mengatakan ada perhatian besar pada KF-21. “Indonesia yang semula ogah-ogahan pada proyek KF-X kemungkinan akan lebih antusias,” katanya.
Menurut Shin, tidak mudah bagi Indonesia menarik diri dari program jet tempur KF-X. Indonesia, lanjutnya, tidak punya jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan siluman.
“Rafale yang dibeli Indonesia bukan jet tempur siluman. KF-21 adalah opsi menarik, sesuatu yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
