Koruptor Dihukum Mati, DPR Setuju
JAKARTA – Jenuh terhadap perbuatan para koruptor, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan hukuman mati, yang bisa diterapkan bila masyarakat berkehendak.
Wacana tersebut mendapat tanggapan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku mendukung pernyataan itu, meski harus dipertimbangkan terlebih dahulu.
“Kita apresiasi (pernyataan Presiden) walaupun mungkin untuk hukuman mati itu perlu ditimbang tingkat kesalahannya dan seberapa berat yang dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Menurutnya, pernyataan Jokowi itu, merupakan peringatan bagi semua pihak, sebab Presiden tidak akan pandang bulu dan tegas memberantas korupsi. Karena itu, pihaknya sangat setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi koruptor kasus anggaran bencana alam.
“Karena itu soal bencana alam itu hal yang urgensi, ada bencana, pasti ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengeluaran anggarannya dikorupsi, itu kelewatan,” katanya.
Wacana hukuman mati bagi koruptor itu diutarakan Jokowi saat peringatan Hari Anti-Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12/2019). “Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan,” katanya.
“Kalau di undang-undang ada yang korupsi dihukum mati ya dilakukan, tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati, tidak ada betul Pak Menkumham?,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan dari siswa disekolah itu.
Rupanya wacana itu pernah diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2002-2008, Jimly Asshiddiqie, pada 2013 silam. Usulan itu disetujui eks Ketua KPK, Abraham Samad.
“Kalau pejabat tinggi terbukti korupsi, saya setuju dengan statement pak Jimly, hukum mati saja,” katanya, Kamis (12/12/2013).
Menurutnya, korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi bukan karena kebutuhan, namun merupakan keserakahan sehingga tata cara penanganannya harus berbeda. Ia mencontohkan, beberapa kepala daerah di wilayah tambang hidup dengan kemewahan, sementara rakyat di wilayah itu berada pada garis kemiskinan bahkan infrastruktur di daerah tersebut sangat buruk.
“Mereka ini serupa pembunuh berdarah dingin. Mereka senyum-senyum karena foya-foya sementara rakyatnya menderita,” kata dia. [Fan]