Jumhur menegaskan, tidaklah boleh di negara Pancasila ini pekerja yang aktif di lingkungan negara, dalam hal ini PT Pelindo hidup dalam ketidakpastian dan kesejahteraan yang rendah. “Kita menolak eksploitasi manusia oleh manusia dan kita juga menolak eksploitasi manusia oleh negara, dalam hal ini Pelindo. Mereka telah berjasa lebih dari 40 tahun memperlancar arus barang yang nilainya puluhan ribu triliun selama ini, harusnya mendapat kepastian kerja dan bisa menikmati masa pensiun yang layak bagi kemanusiaan,”ujar Jumhur, penuh haru.
JERNIH–Suasana getir merebak di Aula Koperasi Primer Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat membahas isu rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi yang menjadi legalitas keberadaan Koperasi TKBM. Mereka sangat khawatir akan menjadi lebih menderita atau bahkan menjadi pengangguran bila pencabutan itu dilakukan.
Namun para pimpinan tujuh serikat pekerja yang menaungi lebih dari 2200 pekerja/buruh bongkar muat di pelabuhan itu sedikit terobati dengan kehadiran Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, Jumat (8/7) lalu.
Semua keluh kesah disampaikan langsung para pimpinan serikat pekerja Tanjung Priok kepada Jumhur, termasuk dari ketua primer koperasinya, Asep Slamet. Para Pekerja TKBM resah dengan rencana pemerintah menghapus eksistensi Koperasi TKBM. “Saya pastikan bahwa saya dan 17 Federasi yang bernaung dalam KSPSI serta para pimpinan serikat pekerja lainnya di tingkat nasional adalah bersama dengan saudara-saudara menolak pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi yang akan menghapus eksistensi TKBM ini,”ujar Jumhur, disambut hiruk pikuk para pimpinan serikat pekerja dan mandor TKBM Tanjung Priok
Jumhur menegaskan, tidaklah boleh di negara Pancasila ini pekerja yang aktif di lingkungan negara, dalam hal ini PT Pelindo hidup dalam ketidakpastian dan kesejahteraan yang rendah. “Kita menolak eksploitasi manusia oleh manusia dan kita juga menolak eksploitasi manusia oleh negara, dalam hal ini Pelindo. Mereka telah berjasa lebih dari 40 tahun memperlancar arus barang yang nilainya puluhan ribu triliun selama ini, harusnya mendapat kepastian kerja dan bisa menikmati masa pensiun yang layak bagi kemanusiaan,”ujar Jumhur, penuh haru.
Seperti diketahui, selama ini para pensiunan pekerja TKBM tidak mendapat pesangon yang layak saat mereka purna bakti, yaitu hanya dapat Rp 30 juta, bahkan kurang, padahal telah bekerja lebih dari 30 tahun.
Jumhur juga menekankan bahwa kekuatan kaum buruh itu pada kekompakannya. Bila satu sektor buruh disakiti maka sektor yang lain pun akan merasa sakit. “Karena itu tetaplah jaga kekompakan dan jangan sampai ada londo-londo ireng yang memecah belah kekompakan kaum buruh,”ujar Jumhur. [rls]
