Di lain pihak, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memilih tutup mulut dengan perbedaan status antara kubu Arifin dan Surta Wijaya. Begitu pun alasan Jokowi memilih menghadirkan Apdesi kubu Surta yang dianggap tak terdaftar secara resmi, Heru enggan membeberkan penjelasan.
JERNIH-Arifin Abdul Majid, menyatakan kalau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dipimpin Surta Wijaya dan berencana membentangkan spanduk dukungan Jokowi tiga periode, adalah tidak sah dan tak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dia juga menyayangkan, Presiden justru mengundangnya ke acara Silaturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta.
Menurut Arifin, sejak tahun 2014 lalu, ada dualisme dalam tubuh Apdesi. Kubu pertama yang dipimpin dirinya, dan satu lagi dipimpin Surta Wijaya. Penggunaan nama asosiasi tersebut, dia bilang tidak sah karena yang terdaftar secara resmi adalah kubu Arifin.
“Di sini kami merasa bahwa terkesan protokoler Istana atau apa, kenapa membiarkan itu?” kata Muksalmina, Sekretaris Jenderal APDESI pimpinan Arifin, saat dihubungi, Rabu, 30 Maret 2022.
Tempo menyebutkan, dualisme itu terjadi saat ada dua kubu yang sama-sama menggelar musyawarah nasional dan mengajukan status legal ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Keluarnya (status legal) di kami,” kata dia.
Status legal ini dipampang resmi di situs resmi apdesi.or.id yang mengacu pada Surat Keputusan MenkumHAM nomor AHU-0072972.AH.01.07. tahun 2016 dan perubahan AHU-0001295-AH.01.08. tahun 2021.
Dalam situs itu, juga ditampilkan pertemuan antara Arifin dan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri pada Maret 2022, yang membahas perkembangan dan kondisi terbaru desa di Indonesia.
Muksalmina menyebut pihaknya sebenarnya tidak mempersoalkan acara maupun deklarasi apapun yang direncanakan kubu Surta. Akan tetapi, mereka menyesalkan aksi Surta yang tetap menggunakan nama APDESI pada acara di Istora kemarin.
Hanya saja, ketika Surta Wijaya mengeluarkan pernyataan berbau politik, Muksalmina menilai, pihaknya iktu kena imbas. Soalnya, Apdesi kubu Arifin tak pernah ingim terlibat isyu Jokowi tiga periode.
“Kami tidak mau masuk ke ranah politik karena berbagai pertimbangan,” kata dia.
Dia juga menyebutkan, sebelum acara di Istora Senayan digelar, ada pejabat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif datang dan meminta Apdesi yang legal mendukung wacana Jokowi tiga periode.
“Ada, tapi secara informal saja,” kata dia.
Di lain pihak, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memilih tutup mulut dengan perbedaan status antara kubu Arifin dan Surta Wijaya. Begitu pun alasan Jokowi memilih menghadirkan Apdesi kubu Surta yang dianggap tak terdaftar secara resmi, Heru enggan membeberkan penjelasan.
“Bisa tanya ke mereka saja,” kata dia saat dihubungi.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, mengaku tak tahu menahu soal adanya dua kubu Apdesi tersebut. Begitu pun soal kubu mana yang sebenarnya legal, dia tak mengetahuinya.
“Saya enggak tahu info itu,” katanya.[]
Sebelumnya, ketika ditemui usai acara, Ketua Majelis Pembina Organisasi Apdesi, Muhammad Asri Anas mengakui kalau sejumlah Menteri, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan berada di struktur organisasi. Dia bilang, Luhut menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pembina.[]
