- Dengan menghilangkan sosok karismatik yang menjadi penggerak utama suatu negara, AS berharap dapat menciptakan kekosongan kekuasaan.
- Secara hukum, pembunuhan politik dilarang bagi AS berdasarkan Perintah Eksekutif 12333 yang ditandatangani Ronald Reagan pada 1981.
JERNIH – Di bawah pemerintahan Donald Trump, wajah peperangan modern telah berubah secara drastis. Jika tahun 2025 ditutup dengan drama penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, maka awal 2026 menjadi saksi eksekusi strategi yang jauh lebih ekstrem yakni ‘Serangan Dekapitasi’.
Setelah jatuhnya Maduro dan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam operasi Epic Fury, dunia kini bertanya-tanya: Siapa selanjutnya? Nama pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, kini muncul sebagai sosok yang paling merasa terancam oleh normalisasi strategi “pancung” kepemimpinan ini.
Dalam ilmu politik militer, strategi dekapitasi berfokus pada penghapusan kepemimpinan puncak lawan untuk menyebabkan kelumpuhan operasional dan keruntuhan sistemik. Robert Pape, seorang ilmuwan politik Amerika, memberikan analogi yang tajam: “Kepemimpinan sebuah negara adalah seperti otak bagi tubuh. Hancurkan otaknya, maka tubuhnya mati; isolasi otaknya, maka tubuhnya lumpuh; buat otaknya bingung, maka tubuhnya tak terkendali,” katanya mengutip Eurasian Times.
Dengan menghilangkan sosok karismatik yang menjadi penggerak utama suatu negara, AS berharap dapat menciptakan kekosongan kekuasaan dan kesulitan mencari pengganti yang sebanding dalam waktu singkat. Perebutan takhta di antara pengikut sering kali berujung pada kekacauan domestik memicu persaingan internal. Akibat lainnya, para pemimpin lawan akan lebih sibuk bersembunyi daripada merencanakan serangan.
Apa yang dilakukan Trump saat ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang, mulai dari pengeboman istana Saddam Hussein hingga tewasnya Qassem Soleimani pada 2020. Namun, kolomnis Washington Post David Ignatius mencatat bahwa Trump telah menormalisasi fenomena ini. “Dekapitasi kini muncul sebagai cara berperang ala Amerika (The American Way of War),” tulisnya.
AS tampaknya belajar banyak dari sekutu dekatnya, Israel. Dalam buku “Rise and Kill First” karya Ronen Bergman, terungkap bahwa dinas rahasia Israel telah melakukan sekitar 2.700 pembunuhan di luar negeri hingga tahun 2018. Kini, dengan kecanggihan teknologi drone dan intelijen AI, AS mengadopsi taktik “buron dan eksekusi” tersebut dalam skala yang jauh lebih masif.
Ketakutan Kim Jong-un
Normalisasi serangan dekapitasi ini dilaporkan telah menciptakan gelombang ketakutan di Pyongyang. Bagi rezim Korea Utara yang dibangun murni untuk melindungi sang “Pemimpin Tertinggi” di atas segalanya, nasib Maduro dan Khamenei membuat ancaman tersebut terasa sangat nyata.
“Bagi rezim yang memusatkan segalanya pada perlindungan pemimpin, ancaman ini terasa jauh lebih personal bagi Kim Jong-un,” ungkap Go Myong-hyun, analis dari Institute for National Security Strategy di Seoul.
Secara hukum, pembunuhan politik sebenarnya dilarang bagi Amerika Serikat berdasarkan Perintah Eksekutif 12333 yang ditandatangani Ronald Reagan pada 1981. Namun, para pengacara pemerintah AS memiliki interpretasi yang berbeda.
Mereka membedakan antara “pembunuhan politik” (assassination) dengan “serangan tertarget” (targeted killing). Di bawah kerangka hukum yang dimodifikasi sejak era Obama, menggunakan kekuatan mematikan terhadap musuh dalam konflik bersenjata tidak dianggap sebagai pembunuhan ilegal, melainkan bentuk “pertahanan diri antisipatif” terhadap ancaman yang dianggap mendesak.
Kemenangan Taktik di Atas Strategi?
Meskipun serangan dekapitasi sangat efektif secara taktis, banyak ahli mempertanyakan dampak jangka panjangnya. Apakah membunuh pemimpin akan menciptakan stabilitas, atau justru memicu kekacauan yang lebih besar?
Sejarah mencatat adanya “efek martir”, di mana kematian seorang pemimpin justru melahirkan garis keras yang lebih radikal sebagai penerus. Bahkan Presiden Trump sendiri tampak tidak memiliki jawaban pasti mengenai masa depan pasca-pancung kepemimpinan ini.
Saat ditanya dengan siapa AS akan bernegosiasi setelah kampanye pengeboman berakhir, Trump menjawab dengan dingin: “Sebagian besar orang yang kami pikirkan (untuk diajak bicara) sudah mati… Tak lama lagi, kita tidak akan mengenal siapa pun lagi di sana.”
Menteri Luar Negeri Marco Rubio pun memberikan jawaban serupa yang mengkhawatirkan: hancurkan dulu rezimnya, baru pikirkan rekonstruksi politiknya nanti. Inilah yang disebut David Ignatius sebagai “kemenangan taktik di atas strategi”—sebuah pola di mana merobohkan gedung jauh lebih diprioritaskan daripada memikirkan cara membangunnya kembali.
