Hingga saat ini, kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan minyak goreng selalu kalah di tengah jalan. Ketika memberi harga murah, stok malah menghilang. Namun ketika harga dilepas pada kemauan pasar, stok melimpah dan harganya bikin rakyat mengelus dada.
JERNIH-Sampai detik ini, belum ada kabar menggemberikan soal polemik minyak goreng yang terus berkepanjangan. Minimal, publik tak gagal paham kenapa harga migor bisa melambung dan keberadaannya langka di pasaran. Kalau pun tersedia dalam jumlah besar, itu pun jadi iming-iming agar masyarakat mau ikut serta dalam vaksinasi Corona.
Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI bilang, dari sisi produksi, CPO tak mengalami kendala apapun hingga mempengaruhi produktifitas buah sawit itu sendiri. Ini artinya, ada yang salah dari sisi distribusi atau konsumsi minyak goreng hingga jadi polemik seperti sekarang ini.
Sementara jika dibandingkan komoditas lain yang sangat rentan dengan perubahan cuaca seperti cabai, bisa jadi ada kendala. Apalagi jika alasan kelangkaan dan lonjakan harga disandarkan pada tingginya harga CPO di kancah internasional, ada benturan lain yakni, Indonesia termasuk salah satu produsen besar di dunia.
Dia pun menilai, seharusnya pemerintah sangat mudah sekali mengontrol dan menstabilkan harga termasuk persediaan di dalam negeri. Sebab selama ini, para pengusaha yang menguasai sawit sebagai bahan baku minyak goreng, sudah betul-betul banyak diberi kemudahan oleh penguasa dalam mengembangkan bisnisnya.
Mulai dari pengadaan lahan, negara memberikan miliknya untuk digunakan sebagai areal tanam sawit. Belum lagi suntikan modal melalui bank plat merah termasuk penyertaan modal negara di dalamnya, plus regulasi yang sangat memudahkan gerak usaha sawit.
“Pengusaha ini modalnya apa sih, konsensi milik negara, risiko ditanggung negara, dapat kredit dari BUMN, semuanya difasilitasi negara kok,” kata Misbakhun dalam diskusi publik secara virtual, Kamis (7/4).
Namun rupanya, pemerintah gagap ketika berhadapan dengan para pengusaha.
“Kok negara malah kalah?” katanya mempertanyakan.
Jika pemerintah memilih terus-terusan bersikap seperti ini, Misbakhun bilang sampai kapan pun negara bakal selalu tunduk dengan pemilik modal besar. Meski sebenarnya, ada kekuasaan lengkap mulai dari hulu sampai hilir untuk mengatur para pengusaha tersebut.
“Sekarang kalau kekuatan negara tidak bisa, kita akan tunduk terus, sampai kapan pun,” ujarnya melanjutkan.
“Sekarang apakah negara mau diatur oleh orang lain, atau mengatur dirinya seusai keinginan negara?” katanya.
Hingga saat ini, kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan minyak goreng selalu kalah di tengah jalan. Ketika memberi harga murah, stok malah menghilang. Namun ketika harga dilepas pada kemauan pasar, stok melimpah dan harganya bikin rakyat mengelus dada. []
