Bank Dunia bahkan memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8 persen pada 2025 dan 2026. Di lapangan, laporan P3M UNAS mencatat meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja. “Kebijakan ekonomi saat ini belum mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan pasar, masih tampak pro-oligarki,” kata Robi. Ia menilai langkah Presiden mengganti Menteri Keuangan merupakan sinyal positif, namun perlu diikuti dengan penyempurnaan tim ekonomi kabinet. “Presiden jangan segan mengganti pejabat yang tidak kompeten atau tidak sejalan dengan visi ekonomi rakyat,” ujarnya.
JERNIH– Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional (P3M UNAS) menilai pemerintahan Prabowo Subianto belum mampu memenuhi janji ekonomi rakyat dalam satu tahun masa pemerintahannya. Penilaian itu disampaikan melalui kajian bertajuk “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dirilis di Jakarta, Ahad (19/10/2025).
Ketua Tim Kajian, Dr. Robi Nurhadi, mengatakan kajian ini dilakukan untuk memberikan ruang penilaian publik terhadap capaian dan kekurangan pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan 17 program prioritas yang dijanjikan saat kampanye. “Tujuan kajian ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memberi jendela bagi masyarakat melihat secara utuh apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki,” kata Robi.
Kajian P3M UNAS disusun dengan metode kualitatif melalui telaah dokumen kebijakan, laporan lembaga negara, dokumentasi media, dan pendapat para tokoh publik. Hasilnya dituangkan dalam buku “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang memuat enam catatan kritis dan rekomendasi utama bagi Presiden dan kabinetnya.
Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Kebijakan Dinilai Tak Pro-Rakyat
Catatan pertama P3M UNAS menyebut target ambisius pertumbuhan ekonomi belum tercapai. Dalam RPJMN 2025–2029, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen pada 2029, dimulai dari 5,3 persen pada 2025. Namun, catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025.
Bank Dunia bahkan memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8 persen pada 2025 dan 2026. Di lapangan, laporan P3M UNAS mencatat meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja. “Kebijakan ekonomi saat ini belum mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan pasar, masih tampak pro-oligarki,” kata Robi.
Ia menilai langkah Presiden mengganti Menteri Keuangan merupakan sinyal positif, namun perlu diikuti dengan penyempurnaan tim ekonomi kabinet. “Presiden jangan segan mengganti pejabat yang tidak kompeten atau tidak sejalan dengan visi ekonomi rakyat,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih Dinilai Belum Memberi Dampak Nyata
Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diharapkan menjadi sarana pemerataan ekonomi rakyat dinilai belum berjalan efektif. Dari klaim 80 ribu koperasi yang berdiri, sebagian besar belum memberikan manfaat signifikan.
“Gerakan ini jangan bersifat top-down. KMP harus tumbuh dari bawah, dari masyarakat dan dunia perkoperasian, bukan proyek pemerintah yang mengabaikan koperasi-koperasi eksisting seperti DEKOPIN,” kata Robi.
P3M UNAS merekomendasikan agar Menteri Koperasi yang baru bersinergi dengan DEKOPIN dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan KMP benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang kredibel dan profesional.
Program Makan Bergizi Gratis Masih Bermasalah
P3M UNAS mengapresiasi niat baik pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Program ini mendapat pujian dari PBB, WHO, dan Forbes CEO Forum, bahkan tokoh dunia seperti Bill Gates, tetapi di lapangan muncul banyak masalah.
“Publik menyoroti kasus keracunan, gizi tak tercukupi, penggunaan anggaran yang tidak transparan, serta tim pelaksana yang tidak kompeten,” kata Robi. Ia menilai pelaksanaan MBG lebih mengejar target angka daripada kualitas. “Presiden perlu melakukan perbaikan manajemen menyeluruh, bahkan bila harus mengganti tim pelaksana MBG dengan yang lebih profesional,” ujarnya.
Reformasi Keamanan Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah
Tragedi keamanan pada akhir Agustus 2025 menjadi peringatan serius bagi sektor keamanan nasional. P3M UNAS mencatat munculnya dua tim reformasi kepolisian yang justru menimbulkan kebingungan publik.
“Desakan masyarakat untuk mengganti Kapolri belum direspons Presiden, padahal hal ini bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” kata Robi. Ia menegaskan reformasi sektor keamanan tidak boleh hanya berhenti di institusi kepolisian, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga lain yang berkaitan.
P3M UNAS juga mengingatkan agar tim reformasi keamanan terbebas dari kepentingan partai politik maupun kelompok tertentu.
Diplomasi Prabowo Diapresiasi, Tapi Masih Seremonial
Dalam bidang luar negeri, P3M UNAS mengakui keaktifan Prabowo di panggung internasional, seperti pidatonya di Sidang Umum PBB yang menandai kembalinya Indonesia pada diplomasi global. Namun, lembaga ini menilai diplomasi Indonesia masih bersifat seremoni.
“Peran Indonesia sebaiknya tidak hanya partisipan, tapi inisiator. Diplomasi harus berbasis isu kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan regional,” kata Robi.
P3M UNAS merekomendasikan agar Presiden didampingi Menteri Luar Negeri serta duta besar dan utusan khusus yang berpengalaman, terutama dalam isu Palestina, Ukraina, ASEAN, dan hubungan dengan Tiongkok.
Kabinet Tambun Dinilai Tidak Efisien
P3M UNAS juga menyoroti struktur kabinet yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien. “Pembentukan kabinet super gemuk tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi kapasitas personal maupun situasi ekonomi yang melatarinya,” kata Robi.
Setelah setahun pemerintahan berjalan, publik disebut sudah cukup memahami alasan politik di balik pembentukan kabinet tersebut. Namun, menurut P3M UNAS, sudah waktunya Presiden melakukan evaluasi. “Banyak menteri yang tidak kompeten dan menjadi beban politik bagi Presiden. Prabowo perlu berani memangkas dan mengganti anggota kabinetnya,” ujarnya.
Dalam pernyataan penutup buku “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Robi Nurhadi bersama Yons Ahmad menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral akademisi untuk menyuarakan aspirasi rakyat. “Kepada rakyat dan negara kami berbakti, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami mengabdi,” tulis mereka.
P3M UNAS berharap refleksi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan ekonomi, sosial, dan politik luar negeri agar benar-benar berpihak pada rakyat. [ ]
