Panglima TNI dan Ketua DPD RI Sepakat Aparat Keamanan Tak Represif Hadapi Aksi Mahasiswa
Dia menilai, demokrasi merupakan hak politik yang sudah dijamin Konstitusi bahkan dilindungi Undang-Undang. Begitu pun hak berpendapat. Hanya saja, Panglima meminta jangan sampai aksi mahasiswa nanti malah merusak fasilitas umum juga infrastuktur yang ada.
JERNIH-Ketika Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menghimbau agar aparat keamanan tak bersikap represif dalam mengayomi aksi mahasiswa yang menurut rencana bakal digelar 11 April mendatang, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, menyatakan dukungan penuhnya.
Panglima memastikan, kalau pasukannya sudah dikoordinasikan ke pihak Polda dan Polres di penjuru negeri untuk mengantisipasi aksi turun ke jalan yang sudah direncanakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia.
Pertemuan antara LaNyalla dan Panglima TNI sendiri, berlangsung di rumah dinas Ketua DPD RI di Jakarta, pada Sabtu (9/4). Keduanya, membahas dinamika sosial, politik dan ekonomi yang belakangan ini terjadi. Sementara rencana aksi mahasiswa sendiri, dipicu janji kampanye Jokowi yang tak ditepati, wacana penundaan Pemilu 2024, serta perpanjangan masa jabatan Presiden yang digulirkan tiga orang Menteri pembantu Jokowi, termasuk tiga ketua umum partai politik.
Jokowi pun sudah mengeluarkan larangan agar anak buahnya berhenti menghembuskan wacana tersebut. Namun nyatanya, isyu terus bergulir hingga membuat mahasiswa memilih merencanakan menggelar aksi besar-besaran.
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Panglima.
Dia menilai, demokrasi merupakan hak politik yang sudah dijamin Konstitusi bahkan dilindungi Undang-Undang. Begitu pun hak berpendapat. Hanya saja, Panglima meminta jangan sampai aksi mahasiswa nanti malah merusak fasilitas umum juga infrastuktur yang ada.
“Karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya.
LaNyalla sendiri menganggap, rencana aksi mahasiswa merupakan arus yang tak bisa dibendung lagi. Sedangkan tuntutan yang disampaikan merupakan suara rakyat kebanyakan.
“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujar LaNyalla.
Makanya, dia mengingatkan agar aparat keamanan harus memfasilitasi rencana unjuk rasa itu dengan baik. LaNyalla pun, mengaku sudah berbicara dengan Kapolri melalui sambungan telepon dan meminta agar Polisi tak bertindak represif terhadap aksi tersebut.
Sementara terkait ujaran yang meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden, dia dan DPD RI pun sudah menyampaikan komitmennya dan akan mengawal pemerintahan terkini sampai habis masanya di tahun 2024 nanti.
“Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” katanya melanjutkan.
Sedangkan soal tuntutan yang berkaitan dengan janji politik Jokowi dan belum ditepati, LaNyalla bilang mahasiswa pun harus memberi kesempatan kepada Presiden sampai 2024.[]
