Begitu juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, bidan Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji. Dia bilang, pernyataan Bahlil itu bukan resmi dari kalangan pengusaha.
JERNIH- Kalangan pengusaha, buka suara terkait pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebutkan kalau pelaku usaha menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Terlepas dari pernyataan itu, dunia usaha hanya menginginkan jaminan keamanan dan kondusivitas iklim usaha, siapa pun Presidennya.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, pihaknya tak mau ikut campur persoalan politik. Makanya, dia lebih memilih menyerahkan wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi kepada Pemerintah dan DPR RI.
“Yang jelas dunia usaha sejauh pemerintah memberikan jaminan bahwa akan tetap kondusif, tetap aman, keputusan itu kami kembalikan ke pemerintah,” katanya, Senin (10/1).
Begitu juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji. Seperti diberitakan CNN Indonesia, dia bilang, pernyataan Bahlil itu bukan resmi dari kalangan pengusaha.
Adi bilang, dia akan mengikuti apapun kebijakan Pemerintah dan DPR terkait Pemilu 2024 mendatang.
“Kami akan mengikuti perkembangannya apakah akan diperpanjang dan sebagainya,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil mengatakan, kalau kalangan pengusaha berharap Pemilu 2024 diundur dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Dia menyebutkan, keinginan tersebut lahir lantaran baru saja pulih setelah babak belur dihantam Corona selama dua tahun lebih.
Pernyataan Bahlil tersebut, dia ungkap dalam rangka merespon hasil survey Indikator Politik Indonesia yang menyatakan mayoritas masyarakat setuju jika Pemilu 2024 diundur menjadi 2027. Soalnya, memundurkan waktu penyelenggaraan bukan hal haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Di era Orde Lam dan peralihan Orde Baru ke Reformasi, juga terjadi hal serupa.
“1997 kita pemilu, harusnya kan 2002 kita baru pemilu kalau lima tahun sekali. Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu,” kata Bahlil.
Makanya, dia menambahkan, Indonesia perlu menentukan apa yang akan difokuskan ke depannya. Persoalan pemulihan ekonomi, atau memilih pemimpin baru. Dua hal tersebut kata dia, tak bisa dijalankan bersamaan jika ingin optimal.[]
