- Tidak ada kemungkinan UU itu akan digunakan membawa militer pembunuh ke pengadilan.
- Itu langkah menipu komunitas internasional.
JERNIH — Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar dan arsitek pembantaian Muslim Rohingya 2017, mengesahkan UU anti-Genosida.
Global New Light of Myanmar, surat kabar yang dikelola militer, mengatakan UU itu ditambahkan sebagai bagian 311A dan 311B dalam KUHP, yang mengkriminalisasi pembunuhan, perampokan, dan penculikan anak-anak.
UU itu diberlakukan Selasa pekan ini, yang akan digunakan untuk menghukum pembunuh dan pelanggar lain dengan maksud menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasiona, etnis, ras, atau agama.
Menariknya, undang-undang itu menggunakan kata-kata dalam peraturan yang menentang genosida di seluruh dunia.
Pelanggaran genosida melibatkan pembunuhan dapat dihukum mati, sedangkan pelanggaran genosida lainnya; memindah paksa anak-anak dari satu ke lain kelompok, dapat dihukum penjara seumur hidup. Dalam UU itu disebutkan pelaku dapat ditangkap tanpa surat perintah, dan pelanggarannya tidak dapat ditebus.
Menariknya, UU anti-Genosida dalam KUHP Myanmar diluncurkan pelaku genosida. Min Aung Hlaing, menurut Myanmar Now, disebut-sebut arsitek dan pelaku kampanye genosida; pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran, dan pemindahan paksa Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine tahun 2017.
Kasus inilah yang membuat Pengadilan Kejahatan Internasional membuka kasus ini, Myanmar diajukan ke Mahkamah Internasional.
Khin Maung Zaw, pengacara yang mewakili pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan Win Myint, mengatakan tidak ada kemungkinan undang-undang baru akan digunakan untuk menuntut anggota militer atas kejahatan mereka terhadap Muslim Rohingya.
“Mereka yang berkuasa menggunakan undang-undang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan mereka sendiri,” kata Maung Zaw. “Jika hukum sesuai kepentingan mereka. Mereka akan menegakan. Jika tidak, mereka tidak akan melakukannya.”
Kyi Myint, pengacara veteran lainnya, mengatakan langkah rejim ini dimaksudkan menipu komunitas internasional. “Saya pikir mereka akan mengatakan bahwa mereka ingin mencegah kejahatan di masa depan, dan telah memberlakukan undang-undang yang mengikuti Pengadilan Kejahatan Internasional,” kata Myint (ICJ).
Januari tahun lalu, ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah untuk melindungi Muslim Rohingya dari genosida. Menariknya, yang harus melakukan itu adalah arsitek genosida.
Thein Oo, menteri kehakiman Pemerintah Persatuan Nasional bawah tahan, mengatakan rejim berniat menggunakan undang-undang itu terhadap perlawanan kelompok bersenjata yang melakukan serangan gerilya.
“Orang-orang di dalam militer sangat takut terhadap serangan,” katanya. “UU itu seperti alat penyerang putus asa.”
Juru bicara militer Zaw Min Tun mengatakan kepada The Irrawaddy bahwa junta memberlakukan undang-undang itu kerena kewajiban menegakan Konvensi Jenewa yang ditandatangani Myanmar 1949.
