Di Medan, Senin (23/11) muncul spanduk yang berisi dukungan kedatangan terhadap HRS di Sumatera Utara. Spanduk dipasang oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) di beberapa titik di kota Medan.
JERNIH – Perintah pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan ancaman membubarkan FPT dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berbuntut panjang. Di berbagai daerah muncul respons beragam termasuk potensi risiko konflik.
Dalam beberapa hari terakhir muncul beragam reaksi di daerah. Sejak perintah itu dikeluarkan Pangdam Jaya, usai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta, Jumat (20/11/2020) langsung memantik reaksi. Di antaranya dengan pencabutan baliho HRS di daerah-daerah hingga unjuk rasa menolak kedatangan Habib Rizieq serta tuntutan pembubaran FPI.
Pada Sabtu (21/11/2020) sejumlah pengujuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Massa Sidoarjo berunjuk rasa di di kawasan Monumen Jayandaru, depan Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Di Bandung, di Serang Banten, Medan dan sejumlah daerah lainnya juga terjadi aksi massa menggelar unjuk rasa mendukung langkah Pangdam Jaya itu. Mereka seragam menyuarakan penolakan terhadap FPI dan kedatangan Imam Besarnya di daerahnya.
Namun tak hanya unjuk rasa mendukung langkah Pangdam Jaya, sikap menolak juga muncul. Sejumlah massa di beberapa daerah menyatakan dukungan kepada FPI dan Imam besarnya Habib Rizieq. Di Medan, Senin (23/11/2020) muncul spanduk yang berisi dukungan kedatangan terhadap HRS di Sumatera Utara. Spanduk dipasang oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) di beberapa titik di kota Medan.
Seperti di Jalan Sisingamangaraja tepat di persimpangan di depan Masjid Raya Al-Mashun Medan dan persimpangan Jalan Juanda Medan. “HMI siap kawal kedatangan Habib Rizieq di Sumut,” tulis isi di spanduk itu. Dalam spanduk terlihat ada logo Badko HMI Sumut dan foto Habib Rizieq Shihab. Di spanduk juga tertulis tagar #SiapKawalUlama dan #MedanKawalUlama.
Sebelumnya aksi dukungan kepada langkah Pangdam Jaya di Karawang Jawa Barat yang digagas Aliansi Kerakyatan Anti Makar (AKAM) Jawa Barat berujung nyaris bentrok dengan massa FPI, Sabtu (21/11/2020). Massa AKAM yang akan berorasi di depan kantor Pemda Karawang mengenakan atribut hitam-hitam dan membawa bendera Merah-Putih diadang puluhan orang mengenakan baju putih bertulisan FPI. Kemudian massa FPI ini membubarkan mobil komando dan sejumlah massa AKAM.
Ketua Umum Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi membenarkan soal adanya spanduk tersebut. Alwi menyebut, ini sebagai bentuk atensi terhadap gerakan massa yang menolak kedatangan Rizieq di Sumut. “Kami membuat ini sebagai bentuk atensi terhadap gerakan massa yang menolak Rizieq, baik spanduk maupun demo-demo,” katanya,
Seperti diketahui, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengeluarkan perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho yang dinilainya merupakan ajakan provokatif. “Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan, dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar,” tegas Dudung.
Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho itu dan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi. “Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam,” tegas Dudung.
Pangdam Jaya juga menyebutkan jika diperlukan, pemerintah bisa membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab. “Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri,” tandasnya.
Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, mengatakan massa pendukung HRS bisa menjadi modal kekuatan oposisi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Pemerintah Jokowi bisa saja menguasai mayoritas parpol di DPR, tetapi kepulangan HRS bisa menjadi embrio dari konsolidasi kekuatan oposisi terhadap kebijakan pemerintah terasa mandul,” kata Igor, Minggu (22/11/2020).
Igor mengatakan, belakangan umat muslim yang kontra dengan pemerintah seakan tidak difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, parpol berbasis massa Islam, serta DPR. Namun dengan kehadirah HRS, suara mereka kembali terfasilitasi.
Sepekan ini isu tentang aksi TNI terhadap FPI diperkirakan masih akan mewarnai isu-isu di media sosial dan media massa. Respons yang beragam di berbagai daerah masih akan terjadi. Apalagi belum ada upaya untuk mengerem atau rencana solusi dengan duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.
Wacana dari berbagai kalangan agar Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berdiskusi dengan Habib Rizieq sepertinya menguap begitu saja, tak ada respons yang pasti. Padahal sejatinya, masalah ini tak hanya sekadar persoalan FPI dan Habib Rizieq saja tetapi juga masalah kalangan ulama dan muslim di Indonesia. [*]
