MEDAN-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana telah menelisik dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19. Rony berhasil mengantongi daerah mana saja yang diduga melakukan penyelewengan bansos dan BLT Covid-19 di Provinsi Sumut.
“Ada lima daerah yang diduga melakukan penyelewengan dana bansos Covid-19” kata Rony, “Sementara Medan, Siantar, Toba, Samosir, dan DS (Deliserdang),” kata Rony menambahkan informasinya kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).
Para penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti serta memintai keterangan dari beberapa orang saksi-saksi. Namun Rony tak mau menyebut siapa saja saksi yang telah dimintai keterangan, terkhusus buat Kota Medan dan Siantar.
“Mohon maaf, masih tahap penyelidikan. Sabar ya, nanti pasti disampaikan lagi.”
Sebelumnya Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi, menegaskan penyimpangan dalam penyaluran bansos dan BLT terdampak covid-19, tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Martuani juga memastikan Polda Sumut tidak akan memberikan toleransi pada tindakan yang menyentuh rasa keadilan, seperti dugaan penyelewengan bansos dan BLT.
“Saya sudah peritahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan apakah bantuan sosial apakah bantuan langsung tunai.”.
Pernyataan itu disampaikan Martuani dalam paparannya tentang Kebijakan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (18/05/2020).
Mencuatnya penyelewenan bansos dan BLT korban Covid-19 muncul setelah Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang, menemukan praktek kecurangan dalam hal penyaluran paket sembako senilai Rp 225.000 dari Pemprov Sumut di Kabupaten Simalungun.
Reynaldo yang datang secara khusus ke Simalungun bertujuan mengawasi proses pendistribusian penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran Covid-19.
“Ada 8 truk yang tadi datang, masing-masing truk berisi 800 paket. Sebelum diturunkan kami minta untuk dilakukan pengecekan apakah jenis dan volume paket sembako sesuai dengan spesifikasi,” kata Reynaldo, Senin (18/5/2020).
Ketika dilakukan pengecekan secara acak terhadap paket sembako ternyata volume dari jenis bantuan tersebut tidak sesuai dengan keharusan.
“Berdasarkan keterangan Kepala BPBD bapak Riadil, paket sembako berisi beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 kg dan mie instan 20 bungkus. Kami cek isinya sesuai,” Kata Reynaldo, “Tapi volumenya tidak sesuai setelah kami timbang. Beras rata-rata beratnya antara 8 – 9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 ons,”.
Reynaldo yang berasal dari Partai Nasdem, tidak bisa menerima alasan pihak kontraktor yang menyatakan tidak sengaja karena buru-buru dalam packing. Reynaldo juga menyesalkan kejadian itu karena mereka sudah untung antara Rp 30.000-Rp 40.000 setiap paket. Sehingga tidak seharusnya volume atau jumlah timbangan sembako dikurangi.
“Pihak suplier tadi mengaku mereka tidak sengaja, karena buru-buru dalam packing. Saya bilang itu bukan alasan, kalau tidak mampu kerja lebih baik dibilang, jangan rakyat jadi korban. Akhirnya 8 truk yang berisikan paket sembako dikembalikan untuk diperbaiki,”.
(tvl)
